Jakarta, Jurnas.com - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI segera menyusun undang-undang yang melarang rokok elektrik atau vape secara menyeluruh.
Desakan itu menjadi salah satu rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan pelarangan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya zat adiktif. MUI juga mendorong agar aturan itu dilengkapi sanksi tegas sehingga dapat menekan peredaran vape.
Menurut Ni’am, fatwa tersebut tidak hanya menetapkan hukum penggunaan vape, tetapi juga mencakup seluruh kegiatan bisnisnya, mulai dari produksi hingga perdagangan.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am dalam keterangan resmi dikutip Selasa (10/11/2026).
Menurut Prof Ni’am, penetapan fatwa ini dilandasi oleh dampak negatif nyata yang ditimbulkan oleh vape. Selain kandungan nikotin yang memicu ketergantungan dan merusak sistem saraf, Prof Ni’am menjelaskan bahwa vape kini marak disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang.
Oleh karena itu, kata Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah tersebut, MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI segera mengambil langkah konkret di tingkat regulasi.
Baca juga: Singgih Dukung Fatwa MUI Haramkan Vape, Tekankan Perlindungan Generasi Muda
Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, kehadiran undang-undang pelarangan vape yang disertai sanksi tegas diharapkan dapat menghentikan laju peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari ancaman paparan nikotin dan narkoba.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof Ni’am, menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah dan legislatif untuk menindaklanjuti ketetapan fatwa tersebut demi kemaslahatan masyarakat luas.
