Humanika

Resmi! Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vape dan Rokok Elektrik Haram

MUI resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram.
Ilustrasi -Vape (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram.

Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).

Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa aktivitas mengonsumsi vape diharamkan karena membahayakan kesehatan serta merusak lingkungan. Selain itu, penetapan hukum haram ini juga menerapkan prinsip sadd al dzariah guna membendung celah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran maupun konsumsi zat adiktif, psikotropika, dan narkotika.

Tidak hanya penggunaan, MUI menetapkan bahwa aktivitas memproduksi hingga memperjualbelikan vape serta rokok elektrik juga berstatus haram. Penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk konsumsi zat terlarang lainnya pun secara tegas diharamkan.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi poin fatwa MUI, dikutip pada Selasa (10/11).

Fatwa ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.

Menanggapi ketetapan hukum tersebut, MUI menerbitkan sejumlah rekomendasi tegas kepada pemerintah. MUI mendesak Presiden bersama DPR RI untuk segera merancang undang-undang khusus yang melarang peredaran vape disertai sanksi hukum tegas guna memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah juga diminta melakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga—mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, hingga BNN dan aparat penegak hukum—guna mengevaluasi perizinan industri, memperketat pengawasan, serta menutup rapat celah peredaran narkoba melalui perangkat vape.