Jakarta, Jurnas.com - Hamas menuding Board of Peace (BoP) memberikan gambaran yang tidak utuh mengenai krisis banjir di Jalur Gaza karena dinilai mengabaikan peran Israel dalam menghambat pelaksanaan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Kelompok Palestina itu juga menolak tudingan bahwa mereka menjadi penyebab tertundanya implementasi kesepakatan.
Pernyataan Hamas tersebut disampaikan pada Senin sebagai tanggapan atas sikap BoP terkait banjir yang memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza. Hamas menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah faksi Palestina telah menerima peta jalan perdamaian yang disepakati.
Sebelumnya, BoP mengkritik keterlambatan Israel dalam memasukkan pasokan kebutuhan pokok ke Gaza. Menurut lembaga tersebut, hambatan itu memperparah krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.
Namun, BoP juga meminta Hamas memenuhi sejumlah komitmennya, termasuk meletakkan senjata dan menyerahkan kewenangan pemerintahan Gaza.
Hamas mengakui bahwa BoP telah menyoroti keterlambatan Israel. Meski demikian, kelompok tersebut menilai pernyataan itu belum menjelaskan tanggung jawab Israel secara lebih luas dalam menghambat pelaksanaan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Hamas merujuk pernyataan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki pada 3 Agustus yang memperingatkan bahwa pelanggaran Israel dapat merusak pelaksanaan tahap kedua rencana perdamaian.
Kelompok itu juga menilai bantuan kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik. Hamas menyebut pasokan untuk kebutuhan tempat tinggal masih tertahan di luar Gaza, sementara keluarga-keluarga pengungsi menghadapi banjir dan cuaca dingin.
“Anak-anak yang meninggal tertimbun pasir dan dalam air hujan bukanlah pihak dalam perundingan,” demikian pernyataan Hamas. Kelompok tersebut menegaskan warga sipil tidak boleh dijadikan sandera bagi kepentingan Israel.
Hamas kemudian mendesak BoP menjelaskan langkah yang telah dilakukan untuk menangani bencana serta memastikan Israel memenuhi komitmen pada tahap pertama kesepakatan.
Kelompok itu meminta seluruh perlintasan dibuka agar bantuan kemanusiaan, perlengkapan tempat tinggal, dan pasokan pemulihan dapat masuk tanpa persyaratan politik maupun keamanan.
Hamas juga meminta adanya jadwal pelaksanaan dan mekanisme verifikasi untuk memastikan setiap tahapan peta jalan berjalan sesuai kesepakatan. Hal itu mencakup penarikan pasukan Israel serta pengaturan agar komite Palestina yang ditugaskan mengelola Gaza dapat mulai bekerja.
Selain itu, Hamas mendesak BoP menerbitkan laporan terbuka yang merinci komitmen yang telah dipenuhi, kewajiban yang masih tertunda, serta pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
Hamas menyatakan tetap siap menjalankan ketentuan yang telah disepakati. Namun, kelompok itu menolak persyaratan baru yang dinilai dapat mengubah urutan kewajiban, menunda penarikan Israel, atau memperpanjang penderitaan warga sipil.
Desakan tersebut muncul setelah badai yang menerjang Gaza pada Jumat malam menyebabkan lebih dari 70.000 tenda terendam banjir. Puluhan dinding bangunan yang rusak akibat perang juga dilaporkan roboh, menurut Kantor Media Pemerintah Gaza.
Dampak badai turut menelan korban jiwa. Dua perempuan dan tiga anak dilaporkan tewas pada Minggu malam setelah tanggul pasir runtuh dan menimpa tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung warga Palestina di Deir al-Balah, menurut Pertahanan Sipil Gaza. (*)
Sumber: Anadolu
