Jakarta, Jurnas.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menjajaki penggunaan hak konstitusional DPR berupa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk merespons polemik ijazah dan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Langkah tersebut tengah dipertimbangkan dan difinalisasi PKB seiring kembali dibukanya masa sidang DPR RI. PKB menilai HMP dapat menjadi jalur konstitusional untuk menguji persoalan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan wakil presiden.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, polemik ijazah Gibran merupakan ujian bagi Indonesia sebagai negara hukum. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut semestinya mengedepankan kepastian hukum, bukan kalkulasi politik.“Dalam negara hukum, yang harus diutamakan bukan kalkulasi politik, melainkan kepastian hukum dan pertanggungjawaban konstitusional. Karena itu, PKB mempertimbangkan dengan seksama penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Khozin di Jakarta, Selasa (10/11).
Khozin menegaskan, pertimbangan PKB menggunakan HMP bukan berarti partainya mengubah sikap politik. PKB, kata dia, hanya ingin memastikan jalur konstitusional yang ditempuh sesuai dengan persoalan yang hendak diselesaikan.
Dia menjelaskan, hak angket dan HMP memiliki fungsi berbeda. Hak angket merupakan instrumen DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, sedangkan HMP digunakan parlemen untuk menyatakan pendapat terhadap persoalan tertentu, termasuk persoalan konstitusional.
“Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Jember-Lumajang) tersebut.
Khozin juga merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut, menurutnya, memberikan ruang pengajuan HMP dengan materi dan bukti yang sah terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.
“Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket,” ujarnya.
Meski demikian, Khozin mengakui polemik ijazah Gibran yang telah menjadi objek putusan Mahkamah Agung (MA) serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi memunculkan perdebatan konstitusional.
Persoalan utamanya, kata dia, terletak pada penafsiran Pasal 7A ayat (1) UUD 1945 mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara atau wakil kepala negara.
“Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi ‘tidak pernah memenuhi syarat pencalonan’ atau ‘tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat’ sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?” ungkap Khozin.
Menurutnya, pertanyaan tersebut harus dijawab melalui argumentasi konstitusional yang disampaikan DPR apabila mekanisme HMP benar-benar ditempuh.
Sebab, argumentasi parlemen nantinya akan diuji oleh MK dalam proses permohonan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
“Argumentasi DPR kelak akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) saat mengajukan permohonan usulan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Di sini urgensi HMP untuk menyudahi polemik ini. MK akan memberikan kepastian hukum, parlemen akan memberikan kepastian politik,” pungkasnya.
