Jakarta, Jurnas.com - Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat sejumlah Presiden dan Wakil Presiden yang tidak menyelesaikan masa jabatannya. Ada yang memilih mengundurkan diri, ada pula yang diberhentikan melalui keputusan lembaga negara di tengah dinamika politik nasional.
Pembahasan mengenai pengunduran diri dan pemakzulan kembali menjadi perhatian setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan tersebut. Selain itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jika melihat perjalanan sejarah Indonesia, terdapat beberapa tokoh yang pernah mengakhiri jabatan Presiden maupun Wakil Presiden sebelum masa tugasnya selesai. Peristiwa tersebut terjadi dalam situasi politik dan sistem ketatanegaraan yang berbeda.
Berikut deretan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pernah mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
1. Mohammad Hatta, Wakil Presiden Pertama yang Mengundurkan Diri
Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Bung Hatta mengakhiri masa tugasnya pada 1 Desember 1956 setelah menjabat selama lebih dari 11 tahun.
Berdasarkan catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), keputusan Hatta untuk mundur dipengaruhi perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno, terutama mengenai arah sistem pemerintahan Indonesia.
Hatta dikenal sebagai pendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin. Perbedaan pemikiran tersebut membuat hubungan politik keduanya semakin tidak sejalan.
Keinginan Hatta untuk mundur sebenarnya sudah disampaikan sejak 1955. Namun, pengunduran dirinya baru terealisasi pada 1956 setelah melalui pembahasan di DPR.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri konsep Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang menjadi simbol kepemimpinan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, pemberhentian dengan hormat Hatta sebagai Wakil Presiden berlaku sejak 1 Desember 1956.
2. Soekarno, Presiden Pertama yang Kekuasaan Presidennya Dicabut MPRS
Presiden pertama Indonesia, Soekarno, juga mengalami pengakhiran kekuasaan sebelum masa jabatannya berakhir. Namun, peristiwa tersebut tidak terjadi melalui pengunduran diri secara sukarela.
Pada 1966 hingga 1967, Indonesia mengalami pergolakan politik setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Situasi tersebut berdampak terhadap posisi politik Soekarno sebagai Presiden.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) kemudian menilai Soekarno tidak memberikan pertanggungjawaban yang dapat diterima terkait perkembangan situasi politik dan keamanan nasional.
Dalam Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967, kekuasaan Presiden Soekarno dicabut. MPRS selanjutnya menetapkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia.
Peristiwa tersebut merupakan pemberhentian melalui keputusan politik MPRS berdasarkan ketentuan ketatanegaraan yang berlaku pada masa itu. Mekanismenya berbeda dengan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 setelah amendemen.
Catatan mengenai pencabutan kekuasaan Soekarno tersebut juga tercantum dalam publikasi resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
3. Soeharto, Presiden yang Mengundurkan Diri Setelah 32 Tahun Berkuasa
Soeharto merupakan Presiden kedua Indonesia yang mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri pada 21 Mei 1998.
Sebelum mundur, Soeharto telah memimpin Indonesia selama sekitar 32 tahun. Keputusan tersebut terjadi di tengah krisis ekonomi, gelombang demonstrasi mahasiswa, serta tuntutan reformasi yang semakin meluas.
Situasi politik semakin memanas setelah mahasiswa menduduki kompleks gedung DPR/MPR pada Mei 1998. Berbagai elemen masyarakat mendesak perubahan pemerintahan dan mengakhiri praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pada 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pernyataan berhenti dari jabatan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Soeharto menyebut keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di dalamnya.
Sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang berlaku saat itu, Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie kemudian menggantikan Soeharto sebagai Presiden.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah reformasi Indonesia karena mengakhiri pemerintahan Orde Baru dan membuka era Reformasi.
Dokumen pernyataan berhenti Soeharto pada 21 Mei 1998 dapat ditelusuri melalui arsip pidatonya. Peristiwa tersebut juga dibahas dalam publikasi Mahkamah Konstitusi.
4. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden yang Diberhentikan MPR
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan Presiden keempat Indonesia yang masa jabatannya berakhir setelah diberhentikan melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001.
Gus Dur mulai menjabat sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 setelah terpilih dalam Sidang Umum MPR. Namun, pemerintahannya menghadapi berbagai persoalan politik yang memicu ketegangan dengan DPR dan sejumlah kekuatan politik.
Konflik antara Presiden dan DPR semakin berkembang pada 2001. Situasi tersebut berujung pada proses politik yang melibatkan lembaga legislatif dan MPR.
MPR kemudian menyelenggarakan Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001 dan mencabut mandat Gus Dur sebagai Presiden. Posisi Presiden selanjutnya digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.
Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat masa kepresidenan Gus Dur berakhir pada tanggal tersebut setelah mandatnya dicabut oleh MPR.
Peristiwa ini sering disebut sebagai pemakzulan Gus Dur dalam pembahasan sejarah politik Indonesia.
Namun, perlu dibedakan bahwa pemberhentiannya berlangsung sebelum amendemen UUD 1945 yang memperkenalkan mekanisme pemakzulan melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR seperti yang berlaku sekarang.
