News

KPK Segera Eksekusi Hukuman Eks Sekretaris MA Nurhadi

KPK segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah kasasi ditolak MA dalam perkara gratifikasi dan TPPU.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK.

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, setelah kasasi ditolak MA dalam perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Jaksa eksekutor KPK akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan eksekusi mencakup hukuman penjara serta pembayaran uang pengganti.

"KPK melalui jaksa eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.

Budi menilai, putusan tersebut menunjukkan proses penegakan hukum yang telah berjalan sesuai prinsip dan ketentuan hukum, baik dari sisi formil maupun materiil.

Budi mengatakan penanganan perkara korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi pejabat agar tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya demi kepentingan pribadi.

"Tetapi juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Vonis Nurhadi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap 5 tahun penjara.

"Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum, tolak kasasi terdakwa," dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, Senin.

Putusan kasasi itu diketok pada Kamis, 29 Oktober 2026, dengan nomor perkara 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan diketok oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo dengan anggota Suradi dan Ansori.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis Nurhadi. Nurhadi tetap divonis 5 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam putusan di pengadilan tingkat pertama, Nurhadi divonis 5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan. 

Hakim PN Tipikor Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti Rp 137.159.183.940 (Rp137 miliar) subsider pidana penjara selama 3