Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mendukung Polri dalam proses penegakan hukum terkait kasus penyadapan ilegal oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dukungan KPK tersebut setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa lembaga antikorupsi menjadi salah satu korban penyadapan ilegal oleh Listyo Sigit.
"KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat, 13 November 2026.
Budi mengatakan KPK telah mencermati keterangan yang disampaikan Kapolri Suyudi terkait pihak yang menjadi korban penyadapan.
Budi menegaskan dugaan penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit Cs kepada pihak-pihak di KPK tidak berkaitan dengan pengusutan kasus hukum.
"Kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," kata Budi.
Meski begitu, Budi mengaku belum memperoleh informasi mengenai siapa saja pihak internal KPK yang diduga menjadi sasaran penyadapan. Termasuk apakah penyadapan tersebut menyasar pimpinan KPK atau pegawai lainnya.
Menurut Budi hal tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang menjadi kewenangan Polri. Oleh karena itu, KPK menyerahkan seluruh prosesnya kepada kepolisian.
"Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana," kata Budi.
Di sisi lain, Budi memastikan koordinasi antara KPK dan Polri selama ini berlangsung intensif. Komunikasi dilakukan baik di tingkat pimpinan maupun jajaran di bawahnya.
"Karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Ini sebagai simpul yang positif tentunya antaraparat penegak hukum," pungkas Budi.
Diketahui, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal aktif Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Para tersangka itu adalah Listyo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU).
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
Meskipun demikian pihak istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan sejumlah pejabat negara lain termasuk Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan dugaan perbuatan Listyo dkk bisa dikategorikan makar.
