News

PKB Ingin Muhaimin Iskandar Jadi Wapres Pengganti Gibran

Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai menyuarakan kandidat yang diinginkan untuk mengisi kursi Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun masuk dalam usulan partai.

Keinginan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani.

Dia mengakui PKB berharap Muhaimin bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan.

“Kalau ditanya PKB, ya, tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan? Nah, tapi ya kembali lagi bahwa ini masih berproses,” kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).

Meski demikian, Lalu menegaskan bahwa penentuan pengganti Gibran bukan semata-mata menjadi kewenangan satu partai politik. Dia mengaku belum mengetahui siapa sosok yang nantinya akan dipilih untuk menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Namun, dia memperkirakan komunikasi politik di antara partai-partai telah berjalan untuk membicarakan kandidat wakil presiden definitif.

PKB, kata Lalu, tetap menghormati mekanisme konstitusional dalam proses pengisian jabatan tersebut. Karena itu, dia meminta semua pihak menunggu tahapan yang sedang berjalan.

“Kita tunggu saja, ya,” ujarnya.

Sesuai ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada lembaga tersebut.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11). Penyerahan dilakukan dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR yang berlangsung sekitar 20 menit.

Muzani menyatakan MPR memiliki tenggat paling lama 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan untuk memproses pemilihan wakil presiden yang baru.