Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan sejumlah kriteria sosok ideal untuk mengisi kursi Wakil Presiden RI yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri.
Menurut Said, Presiden Prabowo Subianto perlu mempertimbangkan figur yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga pengalaman pemerintahan dan kemampuan bekerja sama dengan kepala negara.
Said mengatakan, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan.
Dengan mekanisme tersebut, kata dia, penentuan wakil presiden pengganti Gibran berada dalam ranah pemerintahan, bukan kontestasi politik seperti pemilihan umum.
“Presidenlah yang memahami kebutuhan sosok wapres yang diinginkan oleh beliau,” kata Said dalam keterangannya.
Dia menilai, Prabowo memiliki keleluasaan untuk menentukan calon pendampingnya, baik dari internal koalisi pemerintahan, luar koalisi, maupun kalangan nonpartai seperti profesional, teknokrat, ulama hingga budayawan.
Namun, Said berpandangan, setiap pilihan memiliki konsekuensi politik masing-masing. Mengambil kader dari partai sendiri, misalnya, dinilai dapat meminimalkan risiko perbedaan arah politik dalam pemerintahan.
Sementara itu, memilih figur dari luar koalisi dapat menjadi langkah untuk memperluas persatuan dan memperkuat dukungan politik pemerintah, baik di parlemen maupun di luar parlemen.
Adapun opsi dari kalangan profesional dan tokoh masyarakat dinilai dapat memberikan perspektif berbeda dalam membantu jalannya pemerintahan.
Meski demikian, Said memiliki pandangan tersendiri mengenai komposisi ideal pendamping Prabowo. Dia mengusulkan sosok yang berasal dari kekuatan politik besar di parlemen, memiliki pengalaman pemerintahan, tetapi tetap mampu membangun hubungan kerja yang solid dengan Presiden.
“Calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” ujarnya.
Said menekankan, wakil presiden mendatang juga harus memiliki kapasitas untuk melengkapi kepemimpinan Prabowo. Bukan justru menjadi pusat kekuatan politik tandingan atau menciptakan matahari kembar di pemerintahan.
Menurutnya, wakil presiden ideal harus mampu membantu Presiden memetakan persoalan strategis, merumuskan solusi, serta memberikan jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi negara, baik dalam jangka pendek maupun menengah.
Dia juga berharap duet kepemimpinan Prabowo dengan wakil presiden baru dapat berlanjut pada Pemilu 2029. Dengan begitu, kesinambungan pembangunan dan hasil kerja pemerintahan dapat lebih dirasakan masyarakat.
“Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan,” tuturnya.
Meski menyampaikan kriteria tersebut, Said menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Presiden dinilai paling memahami figur yang dibutuhkan untuk mendampinginya, terutama setelah menjalani dua tahun pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan.
