Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membawa strategi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke KTT ASEAN ke-49 di Manila dan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Turki.
Kemenhut memaparkan berbagai langkah yang mencakup pemadaman, pencegahan, penegakan hukum, pemantauan teknologi, hingga pemulihan ekosistem. Diplomasi tersebut didukung oleh sejumlah capaian penanganan karhutla di dalam negeri.
Kemenhut juga membawa agenda penguatan kerja sama regional, pembiayaan konservasi, serta perlindungan hutan untuk mendukung target pengurangan emisi sektor kehutanan melalui Indonesia's FOLU Net Sink 2030.
Dalam forum COP31, Indonesia akan memaparkan pendekatan terpadu pengendalian karhutla di tengah tantangan fenomena El Nino.
Strategi itu menggabungkan operasi pemadaman, pencegahan kebakaran, pemantauan berbasis satelit, penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, serta percepatan reforestasi untuk mengimbangi emisi akibat kebakaran hutan.
Indonesia juga akan menyajikan informasi dan capaian penanganan karhutla berbasis data yang terverifikasi sebagai bagian dari diplomasi iklim yang kredibel.
"Upaya pengendalian karhutla, perlindungan hutan, restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, dan reforestasi tersebut sekaligus diintegrasikan secara langsung untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi sektor kehutanan atau Indonesia's FOLU Net Sink 2030," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi dikutip Jumat (13/11).
Selain pengendalian kebakaran, Kemenhut mendorong solusi jangka panjang melalui kerja sama ekonomi hijau dan pemulihan lanskap hutan.
"Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kemenhut mendorong skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional di ajang COP31," tulis Kemenhut.
Skema melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional tersebut mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Kemenhut juga menyiapkan empat taman nasional untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum (BLU) guna menjamin keberlanjutan pendanaan dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Di tingkat regional, Indonesia membawa agenda percepatan ratifikasi pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) dalam KTT ASEAN ke-49 di Manila. Pusat koordinasi pengendalian kabut asap lintas batas itu telah memiliki sekretariat di Jakarta, tetapi belum dapat beroperasi penuh karena membutuhkan ratifikasi minimal enam negara anggota ASEAN.
Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, Vietnam menjadi satu-satunya negara anggota yang telah menyelesaikan ketentuan ratifikasi tersebut. Kehadiran ACCTHPC diharapkan memperkuat pelaksanaan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang berlaku sejak 2003, terutama dalam pertukaran data kualitas udara, pemantauan titik panas, informasi kebakaran, bantuan teknis, dan protokol respons lintas negara.
Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura, khususnya dalam pertukaran informasi penanganan karhutla dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Diplomasi tersebut turut ditopang perkembangan penanganan karhutla di dalam negeri. Data sistem pemantauan SiPongi Kemenhut mencatat titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) turun menjadi 55 titik, dibandingkan 338 titik pada hari sebelumnya. Di enam provinsi prioritas, jumlahnya juga menyusut dari 86 menjadi 14 titik.
Meski demikian, pemerintah tetap menggencarkan pemadaman, patroli, pembasahan, penyisiran bara atau mopping up, serta verifikasi lapangan. Upaya ini terutama diarahkan ke kebakaran bawah permukaan di lahan gambut Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, termasuk Pulang Pisau dan Barito Utara, yang berpotensi menyimpan bara dan memicu kebakaran berulang.
Operasi darat dan udara terus dilakukan dengan dukungan teknologi. Kemenhut juga memprioritaskan perlindungan habitat, satwa yang terancam, serta pemulihan kawasan terdampak kebakaran.
Di bidang penegakan hukum, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait pelanggaran karhutla. Total luas areal terbakar yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.
Sanksi itu terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan izin, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Kemenhut menegaskan penelusuran pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau pemilik manfaat korporasi (beneficial owner), termasuk melalui tuntutan ganti kerugian.
Bersama Polri dan Kejaksaan Agung, pemerintah juga telah menerbitkan 334 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dengan proses hukum terhadap 241 orang dan 93 korporasi. Langkah tersebut menyusul temuan kebakaran seluas 33.514,01 hektare di area konsesi 57 badan usaha yang tersebar di delapan provinsi.
Pemerintah turut mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang diduga terlibat karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, verifikasi lapangan terhadap perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terindikasi karhutla di Papua Selatan terus diperkuat bersama BNPB dan pemerintah daerah.
Upaya penertiban juga menyasar perkebunan ilegal di kawasan konservasi. Di Suaka Margasatwa Lamandau, pemerintah menumbangkan 11.180 pohon sawit ilegal yang berada di lahan seluas 88 hektare.
Pemulihan habitat turut dilakukan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah jenis satwa liar yang terpantau meningkat dari 17 jenis pada 2024 menjadi 25 jenis pada 2026, termasuk gajah sumatra dan harimau sumatra.
