Bangkok, Jurnas.com - Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menilai bahwa ASEAN tidak bisa selalu mengambil sikap netral di tengah memanasnya persaingan geopolitik global.
Hal itu disampaikan dalam wawancara khusus menjelang Konferensi Tingkat inggi atau KTT ASEAN ke-49 yang dijadwalkan berlangsung di Manila pada 15 hingga 18 November 2026, sebagaimana dikutip dari CNA pada Rabu (11/11).
Dia menekankan bahwa kendati ASEAN akan terus menghindari mengambil posisi berpihak dalam rivalitas negara-negara besar, prinsip netralitas tetap memiliki batasan jika dihadapkan pada pemenuhan kepentingan nasional dan regional.
"Kami tidak akan mengambil posisi berpihak secara pasti, (tetapi) di saat yang sama, kami tidak bisa selalu netral karena kami juga harus membuat keputusan yang konsisten dengan apa yang kami anggap sebagai kepentingan kami," kata Sihasak.
Dia sekaligus menekankan pentingnya memperluas kemitraan dengan negara-negara kunci lainnya guna memperkuat independensi diplomasi kawasan. Di antaranya India, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa.
"Ini akan memungkinkan kami memiliki otonomi strategis yang lebih besar dan kebebasan memilih yang lebih luas," dia menambahkan.
Sihasak turut mencontohkan berbagai krisis global yang terjadi secara bersamaan, mulai dari konflik antarnegara, ketidakpastian ekonomi, hingga tantangan ketahanan energi dan pangan imbas gejolak di Timur Tengah.
Untuk merespons situasi tersebut, dia mendorong penguatan mekanisme internal seperti cadangan bahan bakar regional dan cadangan beras darurat, serta percepatan integrasi jaringan listrik ASEAN Power Grid berorientasi energi bersih.
"ASEAN harus mampu menjawab tantangan ini. Tantangan yang kita hadapi saat ini berbeda dengan masa lalu. Ini adalah tantangan yang datang bersamaan, dan dunia juga sedang mengalami transformasi besar," kata dia.
Sentralitas ASEAN dan Krisis Myanmar
Terkait konsep sentralitas ASEAN, Sihasak menegaskan bahwa peran utama blok tersebut adalah menjaga perdamaian internal di Asia Tenggara sekaligus berkontribusi aktif pada stabilitas di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Adapun mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan China, dia berharap kedua kekuatan global tersebut dapat mengelola ketegangan secara bijak. "Harapan kami adalah agar kedua kekuatan besar ini, yang hubungannya sangat menentukan bagi kawasan dan dunia, dapat berusaha mengelola dan menstabilkan hubungan mereka sebanyak mungkin," ujar dia.
Di samping isu geopolitik luar, Sihasak dijadwalkan melawat ke Myanmar guna menilai kesiapan negara tersebut dalam melakukan kaji ulang keterlibatan kembali jelang KTT di Manila. Keikutsertaan kepemimpinan militer Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN diketahui telah ditangguhkan sejak 2021 akibat kegagalan implementasi Konsensus Lima Poin.
Menjelang keketuaan Thailand di ASEAN pada 2028 mendatang, Sihasak menegaskan bahwa pemulihan status penuh Myanmar bergantung pada perkembangan situasi domestik dan keputusan kolektif negara anggota.
"Tujuan kami adalah agar Myanmar kembali ke ASEAN, karena ASEAN bukanlah keluarga yang utuh tanpa partisipasi Myanmar," tutur dia.
