Jakarta, Jurnas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah bertindak tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap gerakan pengampanyean Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis, menanggapi pelaksanaan aksi Women’s March yang disusupi oleh orasi serta pengibaran bendera LGBT, bahkan menyandingkannya dengan bendera Palestina.
Kiai Cholil pun menyampaikan kekhawatirannya akan ancaman kutukan Allah SWT jika masyarakat dan pemangku kebijakan diam membiarkan aksi-aksi pengampanyean LGBT di Indonesia.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” kata Kiai Cholil Nafis dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (11/11/2026).
Kiai Cholil mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum dan undang-undang pernikahan di Indonesia, negara hanya mengakui dua jenis kelamin serta keabsahan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.
“Kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Dalam undang-undang pernikahan itu hanya ada laki dan perempuan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” ujarnya.
Mengenai argumen hak warga negara dan kewajiban membayar pajak, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menegaskan bahwa pemerintah memang berkewajiban melindungi seluruh masyarakat. Namun, perlindungan hukum tidak boleh dimaknai sebagai legalisasi atau pembiaran terhadap perilaku LGBT.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak. Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan mentolerir,” jelasnya.
Selain itu, Kiai Cholil juga menyayangkan upaya penyusupan agenda LGBT dalam aksi solidaritas Palestina. Menurutnya, aksi mendompleng tersebut telah menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina, karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina. Para LGBT jangan numpang kemurnian itu. Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” katanya.
