Jakarta, Jurnas.com - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya menuai kritik.
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Arif Rahman, menilai Gibran tak lagi memiliki pilihan selain mundur atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
Arif berpandangan, polemik terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak bisa terus berlarut dengan menempuh berbagai upaya hukum. Terlebih, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) harus menjadi pijakan dalam menyikapi persoalan tersebut.
Menurutnya, persoalan ini bukan semata menyangkut pembuktian administrasi pendidikan, melainkan juga menyentuh legitimasi konstitusional dan kepatutan moral seorang Wakil Presiden.
"Tidak ada langkah lain selain mundur atau dimundurkan. Karena keputusan MK dan MA bersifat mengikat, berarti posisi Wapres saat ini cacat konstitusi. Jadi, secara moral sudah tidak layak lagi disebut sebagai Wakil Presiden dan ini harus segera dilakukan langkah untuk menjaga marwah konstitusi,” tegas Arif kepada wartawan, Rabu (11/11).
Atas dasar itu, Arif meminta DPR RI tidak tinggal diam. Dia mendesak parlemen segera menggunakan kewenangan konstitusionalnya dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik yang menyeret orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"DPR sebagai wadah salurannya harus segera mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP)," tandasnya.
Sebelumnya, Gibran menyatakan tetap akan memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Bahkan, dia mengaku telah mendapat masukan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar tidak menyerah dalam menghadapi proses di PTUN.
Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebagai bagian dari pembuktian.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," kata Gibran, Selasa (10/11).
