Jakarta, Jurnas.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan tidak akan pandang bulu dalam menindak anggota kepolisian yang terlibat dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat, termasuk personel internal Polri, akan dikenai tindakan tegas. Ia menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan tindakan yang mencederai institusi kepolisian dan negara.
"Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati," kata Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (10/11).
Menurut Suyudi, terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh justru membawa dampak terhadap persatuan masyarakat. Ia menilai muncul dukungan dari berbagai kalangan setelah kasus tersebut terungkap. Sebelumnya, masyarakat disebut terbelah dalam perdebatan di media sosial.
Suyudi juga menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan muruah presiden sebagai simbol negara. Ia memastikan Polri tidak akan melindungi anggota yang terlibat dalam perkara tersebut, sekalipun berasal dari institusi yang dipimpinnya.
"Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas," tegasnya.
Suyudi juga menyatakan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum dan dinilai mencederai negara.
"Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan. Sesama manusia, kalau mereka memang melakukan sebuah tindakan hukum, apalagi mencederai negara ini, saya di depan, dan rekan-rekan (pemuda, red) harus di belakang saya," sambungnya.
Mantan Kapolda Banten itu turut mengajak kalangan pemuda dan masyarakat memperkuat persatuan serta mengawal konsolidasi nasional. Menurutnya, keterlibatan generasi muda diperlukan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
"Tidak ada kata terlambat, mari kita maju, mari kita bersatu untuk negara, untuk kesatuan Indonesia. Masih banyak 'PR' kita yang perlu dibenahi. Tapi yakinlah, Indonesia akan menjadi Indonesia Emas 2045, karena kita kuat, karena kita solid," pungkasnya.
Empat Orang Jadi Tersangka
Dalam perkembangan kasus tersebut, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto mengatakan tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.
"Sampai saat ini jumlah tersangka dalam perkara ini sebanyak empat orang. Tiga dilakukan penahanan di Mako Brimob. Untuk Tersangka SU belum dapat dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca-stroke," kata Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/11).
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo disebut berlangsung sejak 2025. Dalam perkembangan perkara, Prabowo juga telah memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu 4 November 2026. Penyidik telah meminta keterangan 13 saksi, mulai dari ahli teknologi informasi dan elektronik (ITE), ahli pidana, hingga sejumlah anggota kepolisian.
