Jakarta, Jurnas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan adanya orasi dan pengibaran bendera LGBT dalam aksi Women’s March.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai penyandingan bendera LGBT dengan bendera Palestina telah mencampuradukkan perjuangan kemerdekaan Palestina dengan agenda lain.
Cholil menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tidak seharusnya dijadikan sarana untuk mengampanyekan atau mendorong penerimaan LGBT di Indonesia.
“Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” kata Kiai Cholil Nafis dalam keterangan resmi dikutip Selasa (10/11/2026).
Kiai Cholil menjelaskan, meskipun kelompok tersebut menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menoleransi atau mengesahkan keberadaan LGBT di Indonesia.
Menurutnya, perjuangan kemanusiaan Palestina tidak boleh dicampuradukkan dengan agenda pengesahan hubungan sesama jenis.
“Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” tegasnya.
Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah ini menyinggung prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan konstitusi Indonesia.
Kiai Cholil menegaskan bahwa hukum di Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta mendefinisikan pernikahan secara sah hanya antara pria dan wanita.
“Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak, tetapi kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin dalam undang-undang pernikahan.
Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” tegasnya.
Kiai Cholil menekankan pentingnya sikap tegas dari masyarakat dan lembaga keagamaan untuk menolak gerakan kampanye LGBT agar tidak mengundang kemurkaan Tuhan.
“Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ujarnya.
Kiai Cholil menambahkan, pemerintah memang memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara yang membayar pajak. Namun, bentuk perlindungan tersebut bukan berarti memberikan toleransi atau mengesahkan perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan hukum negara.
“Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir,” ujarnya.
