Jakarta, Jurnas.com - Jakarta menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah yang membuat sebagian wilayah pesisirnya berisiko terendam.
Di tengah ancaman tersebut, pengalaman San Diego di Amerika Serikat dan Milan di Italia menunjukkan berbagai strategi yang dapat dilakukan kota-kota dunia untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.
Ketiga kota ini menjadi contoh pendekatan berbeda dalam menghadapi dampak pemanasan global.
Milan memperluas ruang hijau untuk menekan suhu perkotaan, Jakarta mengandalkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sekaligus rencana pemindahan ibu kota, sedangkan San Diego memperkuat pasokan air melalui konservasi dan daur ulang air limbah.
Isu adaptasi perubahan iklim menjadi salah satu perhatian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang dimulai pada 9 November 2026.
Sejumlah kota perlu menyiapkan langkah menghadapi dampak pemanasan global yang sudah berlangsung, sembari upaya global menekan penggunaan bahan bakar fosil terus dilakukan.
Jakarta menghadapi ancaman penurunan tanah dan kenaikan air laut
Jakarta menghadapi persoalan yang kompleks karena harus berhadapan dengan ancaman banjir sekaligus keterbatasan pasokan air bersih. Kota yang dilintasi 13 sungai ini juga mengalami tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan penggunaan air tanah secara berlebihan.
Sejak 1990, jumlah penduduk Jakarta telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Keterbatasan layanan air perpipaan membuat warga, mulai dari penghuni apartemen hingga masyarakat di permukiman informal, menggali sumur untuk mendapatkan air tanah.
Menurut Deden Rukmana, pakar perencanaan perkotaan dari University of Texas at Arlington, pengambilan air tanah secara berlebihan menjadi salah satu faktor yang membuat Jakarta mengalami penurunan muka tanah dengan sangat cepat.
Di sejumlah lokasi, permukaan tanah dilaporkan turun hingga 10 sentimeter per tahun. Kondisi ini memperbesar risiko banjir pesisir. Berdasarkan pemodelan yang dikutip dalam laporan tersebut, 95 persen kawasan pesisir Jakarta diperkirakan dapat berada di bawah permukaan air pada 2050 jika tren saat ini berlanjut.
Ancaman tidak hanya terjadi di wilayah pesisir. Kombinasi kenaikan permukaan laut dan penurunan muka tanah berpotensi membuat seluruh wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut pada 2100. Air laut yang naik juga dapat mencemari sumber air tawar.
Untuk mengurangi risiko, pemerintah kota telah membangun dan memperkuat tanggul serta muara di kawasan pesisir. Ada pula rencana pembangunan gugusan 17 pulau berbentuk menyerupai burung raksasa yang dirancang membentuk tanggul laut setinggi 24 meter dan selebar 40 kilometer, sekaligus menciptakan laguna buatan untuk menahan banjir rob.
Namun, pembangunan tanggul saja dinilai tidak cukup apabila pengambilan air tanah berlebihan terus berlangsung. Para ahli menilai Jakarta juga perlu menertibkan sumur ilegal, menyediakan sumber air alternatif, serta mengurangi tekanan pembangunan di kawasan yang rawan banjir.
Pemindahan ibu kota ke Nusantara di Kalimantan menjadi salah satu upaya jangka panjang untuk mengurangi tekanan terhadap Jakarta. Rencana yang diumumkan pada 2019 itu diharapkan dapat memindahkan sebagian aktivitas pemerintahan dan mendorong pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta.
Nusantara dirancang sebagai kota pintar dengan transportasi publik, kawasan yang ramah pejalan kaki, elektrifikasi, dan sistem pengelolaan berbasis digital. Kota baru tersebut juga memiliki target memulihkan 83.000 hektare hutan hujan.
Meski demikian, upaya penghijauan Nusantara masih menghadapi tantangan. Sejumlah ahli menyoroti penggunaan pohon nonlokal, seperti eukaliptus, serta perlunya pendekatan bertahap untuk memulihkan kondisi tanah yang telah rusak akibat aktivitas pertanian industri.
Pemindahan ibu kota juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan Jakarta. Selama kota tersebut tetap menjadi pusat aktivitas dan penduduk terus berdatangan, persoalan air tanah, penurunan muka tanah, dan banjir tetap membutuhkan penanganan langsung.
Milan tanam jutaan pohon untuk menekan suhu kota
Berbeda dengan Jakarta, Milan menghadapi ancaman utama berupa peningkatan suhu perkotaan dan hujan ekstrem. Kota di Italia tersebut mengalami fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island, ketika suhu di kawasan perkotaan mencapai 4 hingga 8 derajat Celsius lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan di sekitarnya.
Bangunan, jalan, dan infrastruktur berbahan batu serta beton menyerap dan memancarkan kembali panas matahari. Model iklim memperkirakan suhu Milan dapat meningkat hingga 2,3 derajat Celsius pada 2050.
Untuk menghadapinya, Milan menjalankan program ForestaMi atau Forest for Milan melalui kemitraan pemerintah dan swasta. Program ini menargetkan penanaman 3 juta pohon dan semak hingga 2030.
Hingga 2024, lebih dari 610.000 pohon dan semak telah ditanam. Program tersebut menjadi bagian dari rencana iklim Milan untuk menahan kenaikan suhu lokal agar tidak melampaui 2 derajat Celsius pada 2050.
Pohon dan vegetasi membantu menurunkan suhu dengan menyediakan keteduhan, menyerap panas, serta melepaskan uap air ke udara. Penggantian permukaan beraspal dengan tanah dan ruang hijau juga dapat meningkatkan kemampuan kota menyerap air hujan sehingga membantu mengurangi risiko banjir.
Namun, penanaman pohon tetap memiliki tantangan. Pada Juli 2023, badai hujan es yang menerjang Milan merobohkan sekitar 5.000 pohon hanya dalam waktu 15 menit.
Anggota Dewan Kota Milan Elena Grandi mengatakan kota tersebut perlu memilih jenis pohon yang lebih tahan terhadap badai, suhu ekstrem, dan kekurangan air. Strategi penghijauan pun harus mempertimbangkan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
San Diego daur ulang air limbah untuk memenuhi kebutuhan warga
Sementara Jakarta berjuang menghadapi kelebihan air dan Milan menghadapi suhu ekstrem, San Diego memiliki persoalan berbeda berupa ancaman kekeringan.
Kota di California, Amerika Serikat, itu menerima curah hujan kurang dari 30 sentimeter per tahun. Perubahan iklim diperkirakan membuat suhu semakin panas dan pola hujan semakin sulit diprediksi.
San Diego mulai memperkuat ketahanan air setelah mengalami krisis pasokan pada 1990. Saat itu, pemasok air regional Metropolitan Water District of Southern California memangkas pasokan air untuk kota tersebut hingga setengahnya.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah setempat mengembangkan strategi kemandirian air. Salah satu langkah awalnya adalah program penggunaan toilet hemat air yang kemudian menginspirasi upaya serupa di wilayah lain.
Selama tiga dekade berikutnya, San Diego memperluas konservasi air melalui penggunaan lanskap yang hemat air dan kerja sama penghematan dengan kawasan pertanian di wilayah pedalaman. Upaya tersebut berhasil memangkas penggunaan air per kapita di San Diego County hingga separuhnya.
Namun, penghematan saja tidak cukup untuk mengatasi kekeringan. San Diego kemudian memperkuat penyimpanan air melalui pembangunan dan peninggian bendungan, pelapisan kanal untuk mengurangi kebocoran, serta pembangunan pompa untuk memindahkan air ke wilayah lain di dalam county.
Kota tersebut juga mengembangkan sumber air lokal melalui fasilitas desalinasi air laut terbesar di Amerika Serikat. Fasilitas itu saat ini memasok sekitar 10 persen kebutuhan air kawasan tersebut.
Strategi berikutnya adalah mengolah air limbah menjadi air minum. San Diego merencanakan penggunaan air limbah yang telah dimurnikan secara langsung ke jaringan air layak minum, bukan sekadar memanfaatkannya untuk penyiraman tanaman atau mencampurkannya terlebih dahulu ke waduk.
San Diego County memperkirakan air hasil daur ulang dapat memenuhi 18 persen kebutuhan air pada 2045.
Tidak ada satu solusi untuk semua kota
Pengalaman San Diego, Milan, dan Jakarta memperlihatkan bahwa adaptasi perubahan iklim membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan persoalan masing-masing wilayah. Penanaman pohon, pembangunan tanggul, pemindahan pusat pemerintahan, konservasi air, hingga daur ulang air limbah menjadi beberapa pendekatan yang dapat diterapkan.
Namun, tidak satu pun proyek tunggal dapat menyelesaikan seluruh dampak perubahan iklim. Langkah adaptasi membutuhkan dukungan kebijakan, pendanaan, perencanaan jangka panjang, dan konsistensi pelaksanaan.
Sejumlah pendekatan tersebut juga memiliki keterbatasan. Tanggul tidak akan cukup jika penurunan muka tanah terus terjadi, penanaman pohon harus mempertimbangkan ketahanan terhadap cuaca ekstrem, sedangkan pengelolaan air membutuhkan sumber pasokan yang berkelanjutan.
Pengalaman tiga kota itu menunjukkan bahwa menghadapi krisis iklim bukan hanya soal membangun proyek besar, melainkan juga menjalankan berbagai langkah secara bertahap dan berkesinambungan. (*)
Sumber: Live Science
