Jakarta, Jurnas.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI harus menjadi momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan.
Peristiwa tersebut dinilai menjadi pelajaran penting untuk memperkuat supremasi konstitusi, memulihkan etika demokrasi, dan menegakkan supremasi hukum.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, persoalan pengunduran diri Gibran tidak sekadar berkaitan dengan pergantian pejabat negara.
Lebih dari itu, peristiwa tersebut menyangkut legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, serta tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.
"Pengunduran ini harus disertai evaluasi menyeluruh bahwa praktik demokrasi prosedural dengan dukungan hukum kekuasaan yang mengabaikan etika dan moral berujung pada kerapuhan," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).
Menurut Hasto, kekuasaan dalam perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno seharusnya lahir dari perjuangan, gagasan, serta keberpihakan terhadap persoalan rakyat. Kekuasaan merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian.
Dia menegaskan, Indonesia dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa maupun kekuasaan yang diwariskan melalui budaya feodal.
Karena itu, PDIP mengingatkan bahwa setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus menjunjung prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, serta kepentingan rakyat melalui pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.
Hasto juga menyoroti aspek konstitusional terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan Wakil Presiden.
Dia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum sehingga tidak boleh ada warga negara yang berada di atas hukum maupun konstitusi.
"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," ujarnya.
PDIP, lanjut Hasto, menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh upaya hukum. Namun, seluruh proses ketatanegaraan harus tetap diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan UUD 1945.
Di sisi lain, Hasto menilai persoalan Gibran juga menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada prosedur hukum. Etika, moral, dan keteladanan pemimpin harus menjadi fondasi dalam menjalankan kekuasaan.
Menurutnya, jabatan publik tidak boleh dijadikan instrumen ambisi pribadi, terlebih sebagai sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan.
"Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya," katanya.
Hasto pun mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan pengunduran diri Gibran sebagai momentum memperbaiki praktik kekuasaan, memperkuat independensi lembaga negara, serta memulihkan etika demokrasi.
"Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat," pungkasnya.
