Jakarta, Jurnas.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI berdampak pada agenda politik di DPR. Rapat Paripurna DPR RI yang sedianya digelar Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran resmi dibatalkan.
Pembatalan rapat paripurna tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis siang.
Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan keputusan pembatalan itu berdasarkan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR yang digelar pada hari ini.
“Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini dibatalkan,” demikian keterangan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan lembaganya akan memproses surat pengunduran diri Gibran sesuai ketentuan perundang-undangan.
Muzani mengatakan, pimpinan MPR bersama kelompok DPD akan menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas langkah selanjutnya setelah surat pengunduran diri tersebut diterima.
Menurutnya, konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif.
“Kita, menurut Konstitusi, punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut,” kata Muzani.
Dengan dibatalkannya rapat paripurna DPR, agenda tindak lanjut usulan HMP yang sebelumnya diajukan sejumlah anggota DPR terkait Gibran tidak dilanjutkan melalui rapat tersebut.
