Jakarta, Jurnas.com - Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) menunjukkan salam tiga jari dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11). Gestur tersebut menjadi simbol perlawanan sekaligus pesan agar penegakan hukum tidak tunduk pada kekuasaan.
Aksi itu dilakukan para advokat seusai membacakan pernyataan sikap terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dan polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Dalam sesi foto bersama, para advokat serentak mengangkat tangan kanan dan menunjukkan tiga jari. Simbol yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial itu identik dengan solidaritas masyarakat sipil dan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan.
Salam tiga jari tersebut juga dikenal luas melalui film dan novel The Hunger Games sebagai simbol perlawanan terhadap rezim yang represif.
Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, mengatakan pengunduran diri Gibran tidak boleh menghentikan proses hukum terkait penerbitan dan penggunaan dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi polemik.
“Putusan pengadilan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Putusan pengadilan harus mempunyai akibat hukum,” demikian pernyataan sikap yang dibacakan Yopis.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak lagi sebatas polemik administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Advokat Aksi merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Dalam amar putusannya, MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat tersebut.
Selain itu, mereka turut menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.
Atas dasar itu, Advokat Aksi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera melaksanakan putusan MA. Mereka juga mendukung DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Gibran.
Tak hanya itu, kepolisian diminta mengusut dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan apabila ditemukan bukti permulaan.
Perwakilan Advokat Aksi asal Bogor, Elyas M. Situmorang, menegaskan pengunduran diri Gibran tidak menghapus tanggung jawab hukum pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan suket tersebut.“Mundurnya Gibran adalah pengakuan bersalah, tetapi tetap harus diusut siapa saja pihak yang terkait dalam proses penerbitan suket tersebut. Ini pembohongan publik. Yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia dan institusi lembaga negara,” tegas Elyas.
Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi asal Bandung, Alexander Finenko, menyoroti wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan MA. Ia mempertanyakan kedudukan hukum Gibran untuk menempuh upaya hukum tersebut karena bukan pihak tergugat intervensi dalam sengketa tata usaha negara itu.
Diketahui, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.
Advokat Aksi memastikan akan terus mengawal proses hukum dan konstitusional terkait persoalan tersebut. Mereka menegaskan penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun tanpa terkecuali.
