Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Dia meminta seluruh pihak menghormati proses konstitusional yang akan berjalan di MPR.
Firman menilai, keputusan Gibran mundur menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengakhiri kegaduhan politik. Terlebih, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong sudah diatur secara jelas dalam UUD 1945.
"Sudah selesai. Tidak perlu lagi gaduh. Sekarang kita ikuti mekanisme konstitusi. MPR yang akan memproses sesuai UUD 1945," kata Firman dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo pun telah menyatakan menerima surat tersebut dengan berat hati, sekaligus menghormati keputusan Gibran.
Meski meminta polemik diakhiri, Firman menilai persoalan yang mengiringi perjalanan politik Gibran selama ini tidak bisa dilepaskan dari sejumlah kontroversi sejak Pilpres 2024.
Dia menyinggung perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden hingga perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang kemudian berujung pada proses hukum di pengadilan.
Firman turut merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Rangkaian persoalan tersebut, menurut dia, menjadi bagian dari dinamika yang akhirnya memunculkan polemik berkepanjangan.
Dia juga menyinggung pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada 11 November 2026, menyusul putusan MA.
"Inilah yang dimaksud pepatah lama, kalau tidak ada api, maka tidak ada asap. Kalau semua dokumennya jelas dari awal, tidak akan ada gonjang-ganjing selama dua tahun ini," ujarnya.
Lebih jauh, Firman meminta proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti tidak ditarik ke dalam konflik politik baru. Dia mengingatkan, konstitusi telah menyediakan tahapan dan batas waktu yang harus dipatuhi seluruh pihak.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menggelar sidang pemilihan.
Karena itu, dia meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh ajakan yang berpotensi memicu kegaduhan, termasuk mobilisasi massa ke jalan.
"Jadi jangan ada yang mengajak rakyat turun ke jalan. Semua sudah ada jalurnya di konstitusi. Kita tinggal kawal supaya prosesnya bersih dan tidak ada lagi akal-akalan," tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut.
Firman juga mengingatkan para pejabat dan politisi agar mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Menurutnya, jabatan dan kepercayaan publik harus dijalankan dengan kejujuran serta tanggung jawab karena setiap keputusan memiliki konsekuensi.
Dia bahkan mengibaratkan polemik yang terjadi sebagai buah dari apa yang telah ditanam seseorang.
"Siapa yang menanam, dia yang akan memetik buahnya. Walaupun pahit, itu adalah sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Kalau kita menanam dengan cara yang tidak jujur, buahnya pun akan pahit. Kalau kita menanam dengan jujur, buahnya akan manis dan rakyat akan menghormati," tuturnya.
Di sisi lain, Firman mengajak masyarakat untuk tidak terus menghabiskan energi pada persoalan politik. Dia berharap aktivitas ekonomi, khususnya sektor UMKM, kembali berjalan normal tanpa terganggu dinamika politik nasional.
Dia juga meminta DPR RI tetap fokus menjalankan tugas legislasi, termasuk menuntaskan pembahasan RUU Hak Cipta dan RUU Perampasan Aset yang tengah bergulir di Baleg.
"Jangan sampai energi bangsa habis untuk polemik politik yang berkepanjangan. Kita harus kembali bekerja dan memastikan kepentingan rakyat menjadi prioritas," pungkas politikus asal Pati, Jawa Tengah itu.
