Jakarta, Jurnas.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara aklamasi menyetujui pembaharuan sanksi terhadap Yaman sekaligus mengambil langkah tegas untuk menghentikan pasokan komponen pemanfaatan ganda (dual-use) dan bahan kimia yang digunakan milisi Houthi untuk memproduksi drone serta rudal.
Resolusi yang diadopsi tanpa pemungutan suara tersebut mengecam keras eskalasi militer Houthi di dalam negeri Yaman, serangan lintas batas ke wilayah Arab Saudi, hingga ancaman terhadap pelayaran komersial di kawasan. DK PBB menuntut agar kelompok Houthi segera menghentikan seluruh serangan militer tersebut.
Melalui keputusan ini, pembekuan aset dan larangan bepergian bagi anggota milisi Houthi resmi diperpanjang hingga 14 November 2027. Selain itu, mandat panel ahli yang bertugas memantau pelaksanaan sanksi juga diperpanjang hingga 15 Desember 2027, sementara embargo senjata yang telah diterapkan sejak April 2015 melalui Resolusi 2216 tetap berlaku tanpa batas waktu.
Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB, Sarah MacIntosh, menyatakan bahwa resolusi ini bertujuan memastikan rezim sanksi dapat mengimbangi ancaman yang terus berkembang dari Houthi. Ia menekankan bahwa sanksi ditargetkan pada komponen pemanfaatan ganda—barang berpemanfaatan sipil yang disalahgunakan untuk operasi militer—dan bahan kimia perintis guna meredam kemampuan manufaktur senjata lokal Houthi.
Selain perakitan senjata, resolusi ini memperingatkan bahwa penahanan sewenang-wenang terhadap personel PBB, diplomatik, dan kemanusiaan dapat menjadi dasar pengenaan sanksi tambahan. Poin tersebut dimasukkan menyusul wafatnya seorang staf Kantor Hak Asasi Manusia PBB, Mohammad El-Shami, dalam tahanan Houthi.
Duta Besar Yaman untuk PBB, Abdullah Al-Saadi, menyambut baik kecaman tegas DK PBB terhadap aksi milisi Houthi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa efektivitas resolusi tersebut sangat bergantung pada implementasi nyata di lapangan dalam menghentikan arus pasokan senjata ke Yaman.
