Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyerahkan 2.770 sertipikat hak milik (SHM) kepada 1.570 kepala keluarga (KK) transmigran yang tersebar di 19 lokasi di lima provinsi dan delapan kabupaten, Kamis (12/11).
Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan penyerahan SHM ini menjadi jawaban atas penantian panjang keluarga transmigran yang selama belasan hingga puluhan tahun belum memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka.
Menurutnya, penyelesaian persoalan sertipikat merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat transmigrasi yang telah berkontribusi membangun kawasan dan menggerakkan perekonomian daerah.
"Hari ini kami, atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, telah menyerahkan sertipikat kepada 1.570 kepala keluarga, para transmigran, yang sudah ada di antaranya selama 34 tahun belum mendapatkan haknya, hak yang sudah menjadi kewajiban kita untuk diberikan kepada para transmigran tersebut," ujar Mentrans Iftitah di Gedung Grand Makarti, Kementrans, Jakarta.
Penyerahan sertipikat dilakukan secara serentak di lima provinsi, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Delapan kabupaten penerima meliputi Rejang Lebong, Lahat, Tolitoli, Luwu Timur, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, dan Nagekeo.
Program tersebut merupakan bagian dari percepatan penyelesaian persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyerahkan sertipikat untuk 16.835 bidang tanah kepada lebih dari 11.000 KK transmigran yang sebelumnya belum memperoleh kepastian hak.
Iftitah menegaskan masyarakat transmigrasi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan wilayah di Indonesia. Program transmigrasi turut berperan dalam perkembangan wilayah yang kini menjadi tiga provinsi, 116 kabupaten dan kota, serta 1.567 desa.
Kontribusi kawasan transmigrasi juga terlihat dalam sektor pangan. Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, disebut menyumbang sekitar 40 persen produksi beras di provinsi tersebut.
"Melalui program revitalisasi kawasan transmigrasi, kita ikut membayar utang negara kepada para transmigran yang telah berjasa melalui program transmigrasi ini," kata Iftitah.
Kementerian Transmigrasi terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan pertanahan agar keluarga transmigran yang belum menerima sertipikat segera memperoleh kepastian hak. Kepemilikan sertipikat diharapkan memberikan perlindungan hukum atas tanah sekaligus menjadi landasan bagi keluarga untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan usaha produktif.
