News

Golkar Petakan 9 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota Layak Terbitkan Obligasi

Obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng memberi sambutan dalam Sarasehan Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045 (Foto: Humas M

Jakarta, Jurnas.com - Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong pembentukan Undang-Undang tentang Obligasi Daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan.

Sebab, mengandalkan APBN maupun pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Menurut Mekeng, obligasi daerah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka peluang investasi bagi masyarakat.

“Kalau kita hanya berharap pada APBN atau PAD daripada daerah masing-masing, tentu apa yang kita harapkan untuk percepatan pembangunan ini agak tidak terlalu sehat,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Mekeng menjelaskan, gagasan penerbitan obligasi daerah sebenarnya sudah lama dibicarakan di Indonesia. Namun, hingga kini belum tersedia payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur mekanisme penerbitannya.

Padahal, sejumlah negara telah memanfaatkan obligasi daerah untuk membiayai proyek pembangunan. Mekeng mencontohkan Vietnam yang menerbitkan obligasi untuk membangun sistem pengelolaan air dan sampah.

Dia menegaskan, obligasi daerah tidak bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan.

Instrumen tersebut harus dikaitkan dengan proyek produktif yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu membayar bunga dan pokok obligasi.

“Obligasi daerah itu harus disandarkan pada sebuah proyek yang bisa menghasilkan uang,” ujarnya.

Mekeng mencontohkan pembangunan rumah sakit dan pelabuhan sebagai proyek yang dapat dibiayai melalui obligasi daerah. Rumah sakit dapat menghasilkan pendapatan dari pelayanan kesehatan, sedangkan pelabuhan berpotensi meningkatkan aktivitas ekspor dan impor.

Selain menjadi sumber pembiayaan pembangunan, obligasi daerah juga dinilai dapat menjadi instrumen investasi bagi masyarakat yang memiliki dana dan ingin menanamkan modalnya di dalam negeri.

Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian dan penjaringan aspirasi yang dilakukan selama setahun terakhir di sembilan provinsi, terdapat sembilan provinsi serta 44 kabupaten/kota yang dinilai memiliki kelayakan untuk menerbitkan obligasi daerah.

Meski demikian, penerbitannya tidak bisa dilakukan sembarangan. Pemerintah daerah harus memperoleh persetujuan DPRD, menjalani pemeriksaan dan penilaian kondisi keuangan, serta memenuhi ketentuan regulator sebelum masuk ke pasar modal.

Mekeng menambahkan, kewajiban pembayaran obligasi daerah tetap berlaku meskipun terjadi pergantian kepala daerah. Dengan demikian, pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan kewajiban yang telah disepakati.

“Begitu diputuskan oleh DPRD dan obligasi daerah itu diterbitkan, akan berlaku sampai jatuh tempo, meskipun di tengahnya ada pergantian kepemimpinan,” tegasnya.

Dia mengatakan, penyusunan naskah akademik RUU Obligasi Daerah kini telah memasuki tahap final. Fraksi Partai Golkar MPR berencana menyerahkan hasil kajian tersebut kepada pimpinan DPR pada 18 November 2026 sebagai bahan untuk diproses lebih lanjut menjadi undang-undang.

Mekeng berharap DPR dan pemerintah dapat menyambut usulan tersebut sehingga Indonesia memiliki instrumen pembiayaan baru untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah.