News

Araghchi: Iran Komitmen Tempuh Diplomasi, AS Pilih Jalur Agresi

Menlu Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tetap berkomitmen menempuh jalur diplomasi dan penyelesaian damai dalam menghadapi persoalan internasional
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi (Foto: Anadolu)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tetap berkomitmen menempuh jalur diplomasi dan penyelesaian damai dalam menghadapi persoalan internasional. Namun, ia menuding Amerika Serikat (AS) justru memilih pendekatan berbeda melalui agresi, ancaman, tekanan ekonomi, hingga blokade.

Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi dalam pertemuan ke-30 Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Ekonomi (Economic Cooperation Organization/ECO) di Islamabad, Pakistan, Senin. 

Berdasarkan transkrip pidatonya yang dirilis Kementerian Luar Negeri Iran, ia menyebut Teheran telah mempertahankan komitmen terhadap keterlibatan diplomatik selama dua tahun terakhir.

"Sayangnya, Amerika Serikat memilih jalan yang sama sekali berbeda," kata Araghchi.

Ia menuduh Washington melakukan agresi, ancaman, pembunuhan yang ditargetkan, tekanan ekonomi, serta blokade yang dinilainya bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di hadapan para menteri luar negeri negara anggota ECO, Araghchi juga menegaskan Iran menginginkan hubungan yang bersahabat dan konstruktif dengan negara-negara tetangga. Menurut dia, Teheran tidak memiliki perselisihan mendasar dengan negara lain di kawasan.

"Wilayah, ruang udara, dan fasilitas negara-negara di kawasan tidak boleh menjadi landasan untuk menyerang satu sama lain," ujarnya.

Araghchi menyatakan operasi Iran hanya menargetkan fasilitas dan pangkalan militer pihak-pihak yang menyerang negaranya. Karena itu, ia berpendapat tindakan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah maupun masyarakat negara tetangga.

Iran Dorong Dialog Keamanan Kawasan

Araghchi mengusulkan dialog keamanan yang inklusif dan dipimpin negara-negara kawasan. Dialog tersebut, menurut dia, perlu dibangun berdasarkan prinsip nonagresi serta mencegah negara ketiga memanfaatkan wilayah negara lain untuk menyerang suatu negara.

Ia juga menyinggung sanksi yang dijatuhkan terhadap Iran. Menurut Araghchi, berbagai sanksi justru memperkuat tekad masyarakat Iran untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menolak tuntutan yang dianggap berlebihan serta melanggar hukum.

Selain isu keamanan, Araghchi mendorong penguatan kerja sama ekonomi antarnegara anggota ECO. Ia menyebut perdagangan, transportasi, dan energi sebagai tiga pilar strategis yang perlu menjadi landasan kerja sama regional.

Araghchi menyambut pembentukan komite perundingan teknis untuk merevisi Perjanjian Perdagangan ECO atau ECO Trade Agreement (ECOTA). Ia meminta negara-negara anggota melanjutkan perundingan sekaligus mendorong anggota lain bergabung.

Menurut dia, perjanjian perdagangan yang modern, inklusif, dan praktis dapat memperluas perdagangan regional serta memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara anggota.

Araghchi Soroti Keamanan Pasokan Energi dan Palestina

Dalam pidatonya, Araghchi juga menyerukan pembentukan mekanisme energi regional yang dapat diandalkan untuk melindungi kelancaran arus energi dan menjamin stabilitas pasokan di tengah gangguan geopolitik.

Ia menyinggung dampak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap keamanan energi kawasan. Menurut Araghchi, kerja sama antarnegara diperlukan untuk menjaga kelangsungan pasokan energi di tengah situasi tersebut.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Iran tersebut mengecam tindakan Israel di Jalur Gaza yang ia sebut sebagai genosida. Ia juga memperingatkan perluasan permukiman Israel dan pengusiran warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki serta Yerusalem Timur.

Araghchi mendesak masyarakat internasional mengambil langkah untuk memastikan bantuan pangan, obat-obatan, tempat penampungan sementara, serta berbagai kebutuhan pembangunan kembali infrastruktur penting dapat masuk ke Gaza tanpa hambatan.

"Ini adalah saatnya mengambil tindakan nyata, memikul tanggung jawab bersama, dan mengakhiri sikap diam serta ketidakpedulian," katanya.

Pertemuan tingkat menteri ECO berlangsung selama dua hari dan dibuka di Islamabad pada Minggu dengan pembicaraan persiapan yang melibatkan pejabat senior negara-negara anggota.

Pakistan memegang jabatan ketua ECO untuk periode 2026–2027. Di bawah kepemimpinannya, negara tersebut berupaya memperkuat konektivitas regional dan integrasi ekonomi dengan mengusung tema "Reviving Regionalism for a Resilient ECO".

ECO didirikan pada 1985 oleh Turki, Iran, dan Pakistan untuk mendorong pembangunan regional, perdagangan, serta investasi. Organisasi tersebut kini juga beranggotakan Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. (*)

Sumber: Anadolu