Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan meminta masukan dari sejumlah pihak, termasuk Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pembahasan regulasi tersebut menjadi penting untuk memastikan kegiatan penyadapan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Terlebih, belakangan publik kembali dihebohkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, persoalan tersebut menjadi salah satu gambaran adanya celah dalam sistem penyelenggaraan penyadapan yang selama ini dijalankan oleh sejumlah institusi.
“Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Dia menjelaskan, penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan negara. Kewenangan tersebut dapat membantu aparat mencegah sekaligus mendeteksi tindak kejahatan.
Namun, kewenangan yang sama juga berpotensi menjadi ancaman apabila tidak disertai aturan dan pengawasan yang ketat. Penyadapan bisa berubah menjadi instrumen untuk mengintervensi kehidupan pribadi masyarakat maupun pihak tertentu.
Habiburokhman mengingatkan, penyadapan berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara, terutama hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).
Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa hak privasi termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun atau non-derogable rights.
“Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.
Dia menilai, regulasi penyadapan yang tersebar di berbagai undang-undang saat ini belum memberikan standar prosedur yang seragam. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam KUHAP, UU KPK, UU Intelijen, UU Polri, UU Kejaksaan hingga UU Narkotika.
Persoalannya, masing-masing regulasi memiliki mekanisme berbeda. Ada institusi yang harus memperoleh izin pengadilan sebelum melakukan penyadapan, sementara institusi lainnya dapat melaksanakan penyadapan tanpa mekanisme perizinan tersebut.
Selain itu, belum seluruh aturan memberikan kepastian mengenai batas waktu pelaksanaan penyadapan maupun mekanisme pengawasan terhadap kewenangan tersebut.
“Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi,” tegasnya.
Karena itu, Komisi III mendorong adanya undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara lebih komprehensif. Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama bagi seluruh institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
Habiburokhman menekankan, aturan yang disusun nantinya harus mampu menyeimbangkan kebutuhan aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum dengan kewajiban negara melindungi hak privasi masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan penyadapan dapat berlangsung secara profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
“Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum,” pungkasnya.









