Jakarta, Jurnas.com - Komisi XIII DPR RI memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kurator pada masa sidang ini. Diharapkan pembahasan regulasi tersebut dapat berjalan beriringan dengan RUU tentang Kepailitan yang masuk dalam daftar usulan pemerintah.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan, penyusunan naskah akademik dan draf RUU Kurator telah rampung. Dengan demikian, pihaknya menargetkan pembahasan regulasi tersebut segera dimulai melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).
“Insyaallah, masa sidang ini kami mulai kick off Panja. Itu yang pertama, tapi kami sedang berkomunikasi dengan pihak pemerintah. Semoga Baleg juga bisa bantu,” kata Willy dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Dia menilai, pembahasan RUU Kurator akan lebih komprehensif apabila dilakukan bersamaan dengan RUU Kepailitan. Kedua regulasi tersebut dinilai memiliki keterkaitan sehingga pengaturannya tidak berjalan secara parsial.
“Kalau ini bisa sejalan seiring dengan undang-undang kepailitan, itu artinya botol ketemu tutup. Jadi tidak separuh-separuh,” ujarnya.
Dia menyebut RUU Kepailitan telah masuk dalam daftar panjang (long list) usulan pemerintah. Karena itu, Komisi XIII terus menjalin komunikasi agar kedua rancangan regulasi tersebut dapat dibahas secara beriringan.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah beberapa kali menggelar pertemuan dengan Mahkamah Agung (MA), khususnya Kamar Agama, yang mengusulkan pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan syariah.
Bob menilai, persoalan keadilan dan kepastian hukum dalam mekanisme kepailitan konvensional masih menjadi polemik. Karena itu, pembenahan regulasi perlu mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha.
“Nah, ini kurator saya kira sangat mengena sekali. Kita perlu diskusi. Apakah nanti Komisi XIII mau membahas termasuk PKPU dan kepailitan syariah?” kata Bob.
Menurut Bob, pengaturan kepailitan syariah juga penting untuk dipertimbangkan mengingat banyak perjanjian bisnis di Indonesia yang menggunakan prinsip syariah Islam.
Dia menyebut Baleg akan mencoba menyampaikan usulan tersebut kepada Kamar Agama MA agar pembahasannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut bersama Komisi XIII DPR RI.








