Depok, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pembentukan ekosistem pondok pesantren sebagai Kawasan Khusus Ekonomi (KKE) di tingkat pedesaan.
Langkah ini diyakini mampu melahirkan pelaku-pelaku ekonomi baru dari tingkat paling bawah (bottom-up) sekaligus mengikis kantong-kantong kemiskinan di daerah.
“Kita harus segera mempercepat ekosistem dalam pesantren sebagai sebuah kawasan khusus ekonomi. Libatkan semua pihak untuk berkolaborasi karena tidak bisa pemerintah saja enggak cukup," kata Menko PM atau yang kerap disapa Cak Imin di Universitas Indonesia (UI), pada Selasa (17/11).
Dalam pemaparannya, Menko PM menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa yang telah berjalan selama kurang lebih tujuh tahun.
Ia menilai alokasi Dana Desa selama ini memang telah membantu pembangunan infrastruktur fisik dan pengentasan kemiskinan sementara melalui program padat karya, namun belum berhasil mencetak pelaku usaha ekonomi yang mandiri di tingkat desa.
"Kita sudah mulai dengan dana desa, dana desa itu kira-kira 7 tahun sudah mulai membangun infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Tapi pelaku ekonominya tidak terbangun," ujar Cak Imin.
Oleh karena itu, penyatuan potensi pesantren dengan alokasi anggaran desa dan dukungan pemerintah dinilai menjadi jawaban atas rintangan tersebut.
Menurutnya, jaringan pesantren yang tersebar di pelosok tanah air memiliki kemandirian dan potensi ekonomi yang sangat masif, sehingga hanya membutuhkan dorongan kecil dari sisi tata kelola.
"Jumlah pesantren yang begitu besar dan mandiri di berbagai pelosok itu, tinggal menaikkan upgrade dikit saja itu pasti akan terbangun pelaku ekonomi yang tumbuh dan berdaya. Itu potensinya sangat besar," lanjutnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menyoroti kondisi pesantren di pedesaan yang kerap menjadi bagian dari kantong-kantong kemiskinan karena banyak menampung santri dari keluarga tidak mampu.
Dengan meningkatkan ekosistem ekonomi pesantren serta membangun rantai pasok (supply chain) UMKM dan konsumsi lokal, pemerintah dapat mengikis kantong kemiskinan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia menegaskan bahwa dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Indonesia harus mampu mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya ditopang oleh pengusaha skala besar, melainkan juga disangga secara kokoh oleh pelaku usaha kecil dan pesantren dari pedesaan.








