News

Muhaimin Iskandar: Koperasi Pesantren Bukan Milik Pribadi, Harus Go Public

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pembenahan tata kelola kepemilikan (ownership) pada koperasi pondok pesantren (kopontren).
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan "Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren” di Universitas Indonesia (UI) (Foto: Habib/Jurnas.com)

Depok, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya pembenahan tata kelola kepemilikan (ownership) pada koperasi pondok pesantren (kopontren).

Ia menilai bahwa pembenahan tata Kelola ini wajib dilakukan agar unit usaha ekonomi berbasis pesantren dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tidak berhenti sebagai milik pribadi.

Hal ini disampaikan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dalam kegiatan “Simposium Nasional Pemberdayaan Ekosistem Sosial-Ekonomi Pesantren” di Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Selasa (17/11).

"Pesantren-pesantren yang mendirikan koperasi desa atau pesantren yang mendirikan koperasi pesantren, yang perlu dibenahi sejak awal adalah ownership-nya, kepemilikannya. Dimulai dari ownership-nya akan menentukan berlanjut atau tidak berlanjut," kata Cak Imin.

Ia menyoroti fenomena banyaknya unit usaha koperasi pesantren yang gulung tikar tidak lama setelah diresmikan akibat lemahnya rasa memiliki dari komunitas sekitar. Menurutnya, model kepemilikan tunggal atau eksklusif oleh jajaran pengasuh pesantren sering kali menghambat kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

"Kalau sudah kopontren, koperasi pesantren tapi yang dimiliki oleh kiainya, hampir pasti dia tidak akan berlanjut. Hampir pasti hanya diresmikan oleh menteri koperasi, habis itu pulang barangnya habis karena tidak ada ownership-nya,” ujarnya.

Karenanya, Menko Muhaimin mendorong agar lembaga pesantren maupun unit koperasinya berani membuka diri (go public) serta melibatkan publik secara lebih luas.

Hal ini dimaksudkan agar aset ekonomi yang dikelola dapat memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat serta bertahan hingga lintas generasi.

"Jadi saatnya Pesantren Berani Go Public, Koperasi Pesantren Go Public, semua menjadi milik publik akan berdaya dan terus langgeng, tidak akan hancur. Dan saya mengajak pesantren-pesantren memulai pembenahan ownership-nya sehingga pesantren bukan milik pribadi, tetapi pesantren milik semua dan milik bangsa Indonesia," ujar Cak Imin.

Lebih jauh, Cak Imin mengingatkan agar pembangunan ekonomi di tingkat tapak tidak mengulangi kegagalan masa lalu, seperti kasus Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 1998 yang menyisakan kredit macet hingga Rp10 triliun akibat tidak tersedianya ekosistem dan tata kelola yang matang.

Ia menegaskan bahwa Kemenko PM terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi desa dan pesantren sebagai wujud amanat Pasal 34 UUD 1945.

Dengan jumlahnya yang sangat besar di pelosok tanah air, peningkatan kapasitas dan pembenahan tata kelola kepemilikan kopontren diyakini mampu menjadi daya dongkrak utama pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.