News

Puan Maharani Minta Operasi Tanggap Bencana Banjir di Aceh Dioptimalkan

Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan operasi tanggap darurat menangani bencana banjir di sejumlah wilayah di Aceh.
Foto: Ketua DPR, Puan Maharani.

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti rangkaian banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh beberapa waktu belakangan. Ia meminta penanggulangan bencana dioptimalkan demi meminimalisir dampak terhadap masyarakat.

“Tentunya kami menyampaikan keprihatinan atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah di Aceh, dan dukacita bagi korban yang meninggal dunia,” kata Puan Maharani dalam keterangan persnya, Selasa, 17 November 2026.

Seperti diketahui, banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Aceh setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir. 

Dampak yang ditimbulkan pun meluas, mulai dari ribuan warga terdampak, ratusan orang mengungsi, hingga seorang anak berusia 2 tahun meninggal dunia akibat tertimbun material longsor.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat banjir dan longsor melanda tujuh kabupaten dan satu kota. Wilayah terdampak meliputi Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, serta Aceh Utara.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir menyebabkan sebanyak 15.921 jiwa terdampak. Air merendam rumah warga, jalan nasional, serta lahan perkebunan dan pertanian.

Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah untuk memprioritaskan evakuasi bagi warga di daerah terdampak. 

“Prioritas utama adalah keselamatan warga. Pemerintah bersama Tim SAR gabungan perlu memastikan operasi penyelamatan dan tanggap bencana dilakukan secara optimal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Di media sosial, banyak masyarakat menginformasikan mengenai kondisi banjir di Aceh. Beberapa laporan menunjukkan adanya warga yang terjebak arus deras banjir, bahkan seorang ayah dan anaknya sempat terjatuh dan terseret arus banjir.

Oleh karenanya, Puan meminta agar instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menyusul Aceh juga telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. 

“Selain pemantauan kondisi secara menyeluruh, setiap jajaran harus memastikan kesiapan personel dan peralatan sehingga dapat segera membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan,” jelas Puan.

Mantan Menko PMK ini juga mengingatkan Dinas Sosial untuk segera menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Puan menyebut bantuan harus diberikan bukan hanya bagi warga yang ada di pengungsian, tapi juga untuk masyarakat yang bertahan di rumah meski dalam kondisi banjir.

“Dan bagi warga yang mengungsi agar dipastikan lokasinya aman dan nyaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil/menyusui, lansia, mereka yang memiliki penyakit bawaan, dan warga disabilitas,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Puan mendorong Pemerintah pusat untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh mengingat dampaknya yang cukup signifikan dan berkepanjangan. 

“Pemerintah pusat perlu membantu daerah yang menghadapi kebutuhan melampaui kemampuannya,” tegas Puan.

Sementara Pemerintah daerah (Pemda) disebut perlu memastikan keadaan masyarakat menjadi dasar pengajuan bantuan dan keputusan pemulihan, termasuk kebutuhan warga di wilayah yang sulit dijangkau.

"Kerja bersama Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan kejelasan kepada warga mengenai apa yang akan diselesaikan dan bagaimana kehidupan mereka akan dibantu selama bencana masih terjadi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan menyoroti sejumlah wilayah di Aceh yang terus dilanda banjir. Seperti di Kabupaten Pidie Jaya di mana dalam kurun waktu setengah bulan pertama November, wilayah tersebut telah dilanda banjir sebanyak tujuh kali. 

“Artinya pendekatannya harus lebih ekstra. Termasuk menyelesaikan akar persoalan dari banjir berulang, misalnya dengan memprioritaskan normalisasi sungai dan peningkatan ketahanan tanggul,” terang Puan.

Puan pun mengingatkan, banjir berkepanjangan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. 

“Banjir membawa ketidakpastian bagi keluarga yang harus meninggalkan rumah, menghentikan pekerjaan, atau menunda kegiatan sekolah anak,” sebutnya.

“Sebagian keluarga juga menghadapi keadaan tersebut ketika belum sepenuhnya pulih dari bencana sebelumnya,” imbuh Puan.

Untuk itu, Puan menilai bantuan yang diberikan Negara tidak boleh hanya saat bencana terjadi, tapi juga pendampingan hingga pasca-bencana untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

“Pengalaman menghadapi banjir berulang juga perlu menjadi dasar memperkuat perlindungan jangka panjang. Pilihan pemulihan harus dibicarakan bersama masyarakat, dengan memperhatikan keselamatan, hubungan sosial, dan sumber penghidupan mereka,” paparnya.

Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah menyepakati prioritas pemulihan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Kemampuan warga terdampak banjir untuk kembali tinggal dengan aman, melanjutkan pendidikan anak, dan memperoleh penghasilan perlu menjadi pertimbangan bersama dalam menentukan dukungan,” terang Puan.

Menurut Puan, kesinambungan kebijakan dan dukungan Negara perlu diarahkan agar penanganan darurat bencana tersambung dengan pemulihan kehidupan warga. 

"Keberhasilan pemulihan perlu terlihat dalam kehidupan masyarakat terdampak saat mereka dapat tinggal dengan aman, anak-anak kembali belajar, dan orang tua memperoleh kesempatan untuk bekerja. Hasil itulah yang perlu menjadi tujuan bersama dalam penanganan bencana,” urainya.

Di sisi lain, Puan menekankan pentingnya mitigasi oleh Pemerintah terhadap bencana hidrometeorologi secara nasional.

“Meski ada pergeseran iklim, tapi akhir tahun biasanya banyak terjadi bencana hidrometeorologi karena telah memasuki musim hujan. Mitigasi bencana dan pemetaan sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah rawan bencana,” kata Puan.

Bagi daerah dengan hujan intensitas tinggi, Puan meminta Pemerintah bersama lembaga terkait menyiapkan upaya modifikasi cuaca demi menekan risiko banjir dan longsor. 

“Early Warning System atau peringatan dini juga perlu diperhatikan, dan menjangkau seluruh masyarakat. Edukasi dan sosialisasi kepada warga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi perlu semakin digencarkan,” tambahnya.

Kemudian dalam operasi tanggap bencana, Puan meminta agar percepatan pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak dimaksimalkan seperti memperbaiki jalan yang tertimbun longsor. 

“Sehingga akses masyarakat tidak terganggu, dan memudahkan pemberian bantuan kepada warga,” ujar Puan

Puan pun menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelamatan warga dan penanganan bencana.

“Kami juga mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi bencana. Pastikan keselamatan diri dan keluarga menjadi yang utama,” tutup Puan