News

Kemenhut Diminta Prioritaskan Perlindungan Habitat Badak Jawa

Saya mendukung badak jawa tetap di Ujung Kulon karena di sana habitat alaminya
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Saadah. (Foto: InfoIndonesia)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah menolak wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Dia meminta pemerintah lebih memprioritaskan penguatan perlindungan habitat alami satwa langka tersebut ketimbang memindahkannya.

Menurut Rina, Ujung Kulon merupakan habitat asli badak jawa yang harus dijaga keberlangsungannya.

Karena itu, upaya konservasi semestinya diarahkan pada peningkatan keamanan kawasan, pengawasan terhadap ancaman perburuan, serta pemantauan kesehatan dan perkembangan populasinya.

“Saya mendukung badak jawa tetap di Ujung Kulon karena di sana habitat alaminya,” kata Rina dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11).

Politikus PKB itu menilai, pemerintah perlu memastikan berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup badak jawa dapat diantisipasi melalui langkah konservasi yang lebih kuat.

Dia pun meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memaparkan secara rinci kepada Komisi IV DPR RI mengenai kondisi terkini kawasan Ujung Kulon, perkembangan populasi badak jawa, hingga kebutuhan anggaran untuk meningkatkan pengamanan dan patroli.

Rina menegaskan, dukungan anggaran konservasi harus berbanding lurus dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap badak jawa tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap keselamatan dan keberlangsungan populasinya.

“Komisi IV DPR perlu memastikan bahwa anggaran konservasi menjawab kebutuhan di lapangan. Prioritas saya jelas, yaitu memastikan badak jawa bisa hidup aman dan berkembang biak di Ujung Kulon,” ujarnya.

Selain menyoroti rencana pemindahan, Rina juga meminta Kemenhut membuka hasil evaluasi atas kematian badak jawa bernama Musofa setelah menjalani proses pemindahan.

Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius sebelum pemerintah mengambil kebijakan serupa. Transparansi diperlukan untuk mengetahui prosedur pemeriksaan kesehatan sebelum pemindahan, proses pengawasan selama dan setelah pemindahan, serta faktor yang menyebabkan kematian satwa tersebut.“Pengalaman Musofa perlu dievaluasi secara terbuka. Publik perlu tahu bagaimana kondisi kesehatannya diperiksa sebelum pemindahan, bagaimana pemantauan dilakukan sesudahnya, dan apa yang perlu diperbaiki,” tegasnya.

Rina mengingatkan, setiap keputusan terkait konservasi badak jawa harus didasarkan pada kajian yang matang dengan menempatkan keselamatan satwa sebagai pertimbangan utama.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan gagasan pemindahan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo pada 12 November 2026.

Wacana tersebut muncul sebagai upaya mengantisipasi ancaman kepunahan akibat bencana alam. Kawasan Ujung Kulon dinilai memiliki sejumlah potensi risiko, mulai dari aktivitas gunung berapi, gempa bumi hingga tsunami.