Jakarta, Jurnas.com - Komisi I DPR RI mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Regulasi tersebut dinilai mendesak untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan dan perkembangan teknologi AI. Karena itu, diperlukan payung hukum agar penggunaan teknologi tersebut memiliki landasan aturan yang jelas.
"Sementara kita ini masih belum ada, sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut agar bisa dimasukkan kalau tidak di (Prolegnas) jangka pendek, ya jangka menengah," kata Dave dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Dave menilai Indonesia perlu mulai menyusun regulasi AI dengan berkaca pada sejumlah negara yang telah lebih dahulu memiliki aturan terkait teknologi tersebut. Malaysia dan Singapura, misalnya, sudah memiliki kebijakan untuk mengatur perkembangan kecerdasan artifisial.
Bahkan, menurut dia, pengaturan AI di kawasan Eropa dan Amerika Serikat telah berkembang lebih jauh dan mencakup aspek yang lebih mendalam.
Meski demikian, Dave menyerahkan penentuan prioritas pembahasan RUU tersebut kepada Baleg DPR RI. Pasalnya, masih terdapat sejumlah rancangan undang-undang lain yang tengah berproses, termasuk RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU tentang Penyiaran.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan membuka peluang RUU Kecerdasan Artifisial masuk dalam Prolegnas prioritas jangka pendek. Namun, hal itu bergantung pada kesiapan naskah akademik (NA) sebagai salah satu dokumen pendukung pembentukan undang-undang.
"Kalau NA-nya belum ada, saya kira jangka menengah itu," ujar Bob.
Dengan demikian, kesiapan naskah akademik akan menjadi salah satu pertimbangan Baleg dalam menentukan apakah RUU Kecerdasan Artifisial dapat dibahas dalam jangka pendek atau dimasukkan ke dalam agenda legislasi jangka menengah.









