Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa RUU tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum.

RUU Penyadapan ini nantinya akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan penyadapan.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan dan kepatuhan data dalam penyusunan RUU Satu Data Indonesia.

Anggota Badan Legislasi (Baleg), Cindy Monica, mendorong adanya perlindungan hukum terhadap keberlangsungan pasar tradisional masyarakat adat

Kita sepakat keadaan tertentu tersebut sehingga menyebabkan bahwa RUU yang sebelumnya belum masuk ke dalam bagian daripada Prolegnas akan dimasukkan ke dalam

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dalam Rapat Panja Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang ATR/BPN dalam pembahasan RUU Kehutanan.

Anggota Baleg DPR RI La Tinro La Tunrung mengusulkan agar wilayah adat yang telah ditetapkan tertutup bagi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) baru.

Baleg DPR RI memastikan jaminan pelindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi salah satu materi muatan dalam penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat.

Baleg DPR mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan.