News

Saksi Ngaku Diminta Rp1 Juta Setiap Urus Izin Tinggal WNA

Joko Mulyono, mengungkap adanya dugaan permintaan uang tambahan sebesar Rp 1 juta dalam setiap pengurusan izin tinggal WNA
Foto: Suasana sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jakarta, Jurnas.com - Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkap adanya dugaan permintaan uang tambahan sebesar Rp 1 juta dalam setiap pengurusan izin tinggal WNA di Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Joko mengatakan uang tersebut disebut diminta oleh terdakwa Tessar Bayu Setyaji yang ketika itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal.

Hal itu disampaikan Joko saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026.

"Waktu itu saya menemui Pak Tessar untuk menanyakan mengapa prosesnya belum selesai. Seingat saya, Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan sekitar Rp 1 juta," kata Joko di persidangan.

Menurut Joko, uang tersebut diminta untuk setiap permohonan izin tinggal dan berada di luar biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Meski tidak ada ancaman secara langsung jika dirinya menolak membayar, ia mengaku khawatir permohonan izin tinggal kliennya tidak akan diproses hingga seles

"Saya khawatir kalau kita tidak memberikan, otomatis nanti permohonan kita tidak diterbitkan. Itu kekhawatiran kita, Pak," ujar Joko.

Setelah pertemuan tersebut, Joko mengaku diarahkan Tessar untuk berkoordinasi dengan Juniadi Sri Priambudi, yang saat itu menjabat Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Joko kemudian menemui Juniadi bersama mantan karyawannya beberapa hari setelah pertemuan dengan Tessar. Dalam pertemuan itu, Juniadi disebut meminta dirinya mengikuti mekanisme serta arahan Tessar terkait pengurusan izin tinggal.

"Pak Juniadi menyampaikan bahwa mengikuti mekanisme saja, Pak. Jadi, mengikuti arahan dari beliau, Pak Tessar," kata Joko.

Ia juga menyebut permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi dalam satu kali pengurusan, melainkan berlanjut pada permohonan izin tinggal berikutnya.

Di hadapan persidangan, Joko turut menjelaskan besaran tarif resmi pengurusan alih status izin tinggal. Menurut dia, biaya PNBP yang harus dibayarkan untuk layanan tersebut sebesar Rp 4 juta.

Pembayaran dilakukan setelah seluruh dokumen persyaratan diunggah dan dinyatakan lengkap melalui sistem. Setelah itu, pemohon akan menerima tagihan elektronik atau e-billing sebagai dasar pembayaran.

"Kalau untuk alih status Rp 4 juta, Pak," kata Joko saat ditanya mengenai biaya resmi pengurusan izin tinggal. Dengan demikian, uang tambahan Rp 1 juta yang diminta pihak imigrasi tersebut tidak termasuk dalam biaya resmi PNBP.

Joko juga menerangkan, perusahaan miliknya mematok tarif jasa pengurusan dokumen sekitar Rp 2,5 juta untuk setiap TKA. Dari biaya jasa tersebut, Rp 1 juta disebut dialokasikan untuk memenuhi permintaan tambahan dari pihak imigrasi.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim didakwa menerima uang Rp 1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) pada 29 Oktober 2026, dugaan pemerasan tersebut berkaitan dengan sejumlah layanan keimigrasian, mulai dari penerbitan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga proses alih status izin tinggal.

Silmy menjalani persidangan bersama enam pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya. Mereka yakni Saffar Muhammad Godam selaku Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat Bagus Bramantyo selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah selaku Staf Subdit Izin Tinggal, dan Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS.

Silmy bersama para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Terkini