News

Saksi Setor Rp130 Juta ke Pejabat Imigrasi untuk Izin Tinggal TKA

Saksi mengaku menyetorkan uang sebesar Rp 80 juta hingga Rp 130 juta ke pejabat imigrasi untuk pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA).
Foto: Suasana sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Jakarta, Jurnas.com - Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku menyetorkan uang sebesar Rp 80 juta hingga Rp 130 juta dalam rentang satu sampai dua bulan sekali untuk pengurusan izin tinggal tenaga kerja asing (TKA). 

Uang tersebut serahkan melalui mantan karyawannya, Nur Adib, untuk kemudian diteruskan kepada Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi.

Pengakuan itu disampaikan Joko saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 17 November 2026.

"Seingat saya antara Rp 80 juta sampai Rp 130 juta," kata Joko.

Joko menerangkan, pemberian uang tersebut tidak memiliki jadwal tetap. Dalam beberapa kesempatan, penyerahan dilakukan setiap bulan, tetapi terkadang baru dilakukan setelah dua bulan, bergantung pada permintaan Juniadi.

Ia juga mengaku tidak mempunyai catatan khusus mengenai jumlah permohonan izin tinggal yang diproses maupun akumulasi uang yang telah diserahkan.

Menurut Joko, pemberian uang tersebut berkaitan dengan adanya permintaan biaya tambahan sebesar Rp 1 juta untuk setiap pengajuan izin tinggal TKA. 

Permintaan itu pertama kali diketahuinya setelah ia mempertanyakan proses pengurusan dokumen kliennya yang tak kunjung rampung kepada Tessar Bayu Setyaji, yang ketika itu menjabat Kepala Subdirektorat Alih Status Izin Tinggal.

"Waktu itu saya menemui Pak Tessar untuk menanyakan mengapa prosesnya belum selesai. Seingat saya, Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan sekitar Rp 1 juta," ujar Joko.

Joko menjelaskan, biaya tambahan tersebut dikenakan untuk setiap permohonan izin tinggal dan berada di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Untuk diketahui, mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim didakwa menerima uang sebesar Rp 1,2 miliar terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA. Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 33,8 miliar.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU pada 29 Oktober 2026, objek dugaan pemerasan mencakup pengurusan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP), hingga proses alih status izin tinggal.

Silmy diadili bersama enam pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya. Mereka adalah Saffar Muhammad Godam selaku Plt. Direktur Jenderal Imigrasi dan Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian.

Selain itu, terdapat Tessar Bayu Setyaji selaku Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Bramantyo selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah selaku Staf Subdit Izin Tinggal, serta Juniadi Sri Priambudi selaku Ketua Tim Alih Status ITAS.

Silmy bersama pihak lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Terkini