Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dapat dituntaskan pada 2026. Berkembangnya kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu alasan DPR mendorong percepatan regulasi tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan, pihaknya berupaya agar RUU Penyadapan bisa segera dibahas dan diselesaikan sebelum pergantian tahun.
“Kita kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa,” kata Hinca dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
Hinca mengungkapkan, Komisi III sebenarnya telah memiliki agenda untuk membahas empat RUU lainnya. Yakni, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Namun, munculnya kasus dugaan penyadapan ilegal turut menjadi pertimbangan untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyusunan RUU Penyadapan.
Menurut Hinca, Komisi III telah melakukan berbagai persiapan untuk mematangkan materi regulasi tersebut. Mulai dari diskusi dengan sejumlah pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan kalangan akademisi, hingga konsultasi publik.
Selain itu, pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga telah melakukan studi komparasi ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan, guna mempelajari sistem serta mekanisme pengaturan penyadapan.
Terbaru, Komisi III menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri pada 16 November 2026. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyerap masukan terkait penyusunan RUU Penyadapan.
“Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan,” ujarnya.
Hinca menjelaskan, saat ini Komisi III masih memprioritaskan penyelesaian RUU tentang Perampasan Aset. Setelah pembahasan regulasi tersebut rampung, RUU Penyadapan diharapkan dapat segera diserahkan kepada Komisi III untuk dibahas hingga tuntas.
“Karena RUU Perampasan Aset juga akan segera selesai, kami kira seperti yang disampaikan pimpinan, RUU Penyadapan juga sudah bisa diserahkan ke Komisi III untuk kami tuntaskan,” pungkasnya.









