Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.
Menurut Lamhot, Dasco memiliki modal politik yang kuat untuk mengisi posisi tersebut. Mulai dari pengalaman panjang di parlemen, kemampuan membangun komunikasi lintas partai, hingga penerimaan yang luas dari berbagai kalangan.
Lamhot mengatakan, kebutuhan pemerintahan saat ini bukan sekadar memiliki pendamping presiden, tetapi juga sosok yang mampu menjaga soliditas politik dan memastikan hubungan antara pemerintah dengan parlemen tetap harmonis.
"Saya melihat Prof. Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok yang ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo. Ada empat keunggulan mendasar, yaitu kemampuan menjaga soliditas politik, pengalaman dalam pemerintahan dan parlemen, komunikasi lintas kelompok, serta tingkat penerimaan yang luas di berbagai kalangan," kata Lamhot dalam keterangannya, Selasa (17/11).
Ketua DPP Partai Golkar itu menilai, kemampuan Dasco menjaga komunikasi politik menjadi salah satu keunggulan utama. Terlebih, pemerintahan Prabowo ditopang koalisi besar dengan beragam kepentingan dan aspirasi partai politik.
Menurut legislator Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut, besarnya koalisi pemerintahan harus diimbangi kemampuan mengelola perbedaan agar tidak memunculkan kecemburuan maupun persoalan dalam pembagian peran politik.
"Presiden membutuhkan wakil yang mampu menjaga keseimbangan politik. Jangan sampai ada partai yang merasa kurang diperhatikan, merasa ditinggalkan, atau muncul kecemburuan karena pembagian peran dalam pemerintahan," ujarnya.
Lamhot bahkan berpandangan, posisi wakil presiden akan lebih ideal apabila diisi figur dari Partai Gerindra. Dengan demikian, Presiden Prabowo memiliki mitra strategis yang memahami karakter, visi, dan arah perjuangan partai yang dipimpinnya.
Di sisi lain, Dasco dinilai mampu menjadi penghubung dengan partai-partai di luar koalisi, termasuk kekuatan politik nonparlemen. Sebab, stabilitas demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui komunikasi antarpihak yang berada di dalam pemerintahan.
"Pak Dasco tidak hanya mampu menjaga komunikasi dengan partai-partai koalisi, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membangun dialog dengan partai-partai di luar pemerintahan. Ini penting karena pemerintah juga harus mampu mendengar kritik dan membangun dialog dengan kekuatan politik yang berbeda pandangan," jelasnya.
Selain kemampuan komunikasi politik, Lamhot menyoroti pengalaman Dasco di parlemen. Dasco tercatat menjadi anggota DPR sejak 2014 dan dipercaya menjabat Wakil Ketua DPR sejak 2019. Pada periode 2024-2029, Dasco kembali menduduki posisi pimpinan DPR dengan koordinasi bidang politik dan keamanan.
Pengalaman tersebut, kata Lamhot, menjadi modal penting untuk membantu Presiden mengawal berbagai agenda strategis nasional. Sebab, pelaksanaan program pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, serta berbagai lembaga negara.
"Presiden membutuhkan pendamping yang bisa langsung bekerja, memahami persoalan kelembagaan, dan mengerti bagaimana sebuah kebijakan dapat dijalankan. Pengalaman Pak Dasco di DPR menjadi modal yang sangat berharga," ungkapnya.
Lamhot juga menilai kemampuan Dasco berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting lainnya.
Seorang wakil presiden, menurut dia, tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan dialog antara Presiden dengan masyarakat.
Mulai dari pimpinan partai politik, DPR, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga kelompok aktivis.
"Seorang wakil presiden tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif. Ia harus mampu berkomunikasi, mendengar, dan membangun kesepahaman. Ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan instruksi, tetapi membutuhkan dialog dan pendekatan," tuturnya.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan Lamhot adalah tingkat akseptabilitas Dasco. Ia menilai Dasco memiliki jaringan komunikasi yang luas dengan berbagai kalangan, termasuk politisi lintas partai, unsur TNI-Polri, pengusaha, akademisi, hingga aktivis dan organisasi kemasyarakatan.
Lamhot meyakini, kemampuan tersebut dapat membantu Prabowo menjaga stabilitas politik sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
"Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang kuat, tetapi tetap terbuka. Pemerintahan yang memiliki dukungan politik, tetapi juga mampu mendengarkan kritik. Di sinilah pentingnya figur wakil presiden yang mampu menjadi penghubung dan menjaga komunikasi dengan semua kekuatan politik," katanya.
Meski demikian, Lamhot mengingatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus tetap berjalan sesuai mekanisme konstitusi. Dia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
"Pada akhirnya, yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan bangsa dan rakyat. Kita membutuhkan figur yang mampu memperkuat Presiden, menjaga stabilitas politik, merawat komunikasi dengan seluruh kekuatan politik, dan memastikan pemerintahan dapat bekerja secara optimal," pungkasnya.








