Sinergitas Kemendes, Kagama dan UGM Canangkan Desa Inklusif

Untung Subagja | Kamis, 19/11/2020 21:49 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menandatangani prasasti pencanangan Desa Inklusi di Jawa Tengah, Kamis (19/11)(Foto: Kemendes PDTT)

Sukoharjo - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) pada Kamis (19/11) mencanangkan Desa Inklusif sebagai desa untuk semua warga desa.

Pencanangan Desa Inklusif dilakukan di Desa Jatisobo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dengan ditandai penandatangan prasasti oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Rektor UGM Panut mulyono serta Ketua Umum PP Kagama Ganjar Pranowo.

Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini menyampaikan bahwa Keberadaan desa inklusif sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan juga sesuai dengan mandat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menekankan perlindungan kelompok rentan dan marjinal seperti perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, difabel dan lain-lain.

"Jadi, desa inklusi itu sangat dibutuhkan untuk dikembangkan terus-menerus karena Desa inklusi adalah miniatur dari kebhinekaan bangsa Indonesia. Kalau kemudian desa-desa kita di Indonesia ini memiliki keragaman dan saling menghormati, saling menghargai, saling mengakomodasi dan saling memiliki serta saling berpartisipasi. Maka, betapa indahnya desa kita di Indonesia ini," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa desa inklusif akan bisa terus dikembangkan di Indonesia. Apalagi dengan adanya gagasan dari Kagama dan UGM yang bekerjasama dengan Kemendes PDTT untuk membangun percepatan desa inklusi di Indonesia.

Saat ini, kata Gus Menteri terdapat 14 desa yang tersebar di 7 provinsi yakni Jawa Tengah, Kaltim, Bali, NTB, Sulawesi Tengah, Lampung dan Yogyakarta telah menjadi pilot project atau daerah percontohan untuk desa inklusif yang dikembangkan atas kerjasama UGM, Kagama dan Kemendes PDTT.

"Kalau desa inklusi sudah banyak. Tapi yang kita jadikan pilot project ada 14 desa inklusi. Harapan saya desa-desa di Indonesia nanti bisa mereplikasi terhadap desa inklusi yang sudah berhasil di bangun dibentuk dengan tetap senantiasa memperhatikan kearifan lokal masing-masing," katanya.