Ilustrasi ladang gandum (Foto: Reuters)
Canberra, Jurnas.com - Kebijakan pengetatan aturan imigrasi oleh Pemerintah Australia mengancam sektor pertanian nasional dan berisiko menggagalkan panen raya gandum mendatang akibat kelangkaan tenaga kerja.
Peringatan keras tersebut disampaikan oleh Federasi Petani Nasional (National Farmers` Federation/NFF) bersama kelompok pelaku usaha di Canberra pada Jumat (18/9).
Langkah pemerintah dari Partai Buruh untuk menekan angka migrasi tahunan dengan membatasi pemegang visa libur kerja, dinilai berdampak langsung pada ketersediaan pekerja di wilayah perdesaan.
Sistem kuota undian yang baru akan membatasi perpanjangan izin tinggal tahun kedua dan ketiga bagi para pemegang visa backpacker. Selain itu, waktu pemrosesan visa yang membengkak hingga tiga bulan dari yang sebelumnya hanya hitungan hari dinilai menghambat mobilitas tenaga kerja di sektor pertanian dan pariwisata perdesaan.
"Petani membutuhkan persetujuan visa dalam hitungan hari, bukan bulan. Bagi banyak lahan pertanian, jeda tiga bulan adalah pembeda antara memanen hasil bumi atau kehilangan seluruh tanaman," ujar Presiden NFF, Hamish McIntyre, dikutip dari Reuters.
Australia merupakan negara eksportir gandum terbesar ketiga di dunia serta pemasok utama komoditas kanola, jelai, daging sapi, dan anggur. Data NFF mencatat bahwa satu dari tujuh pekerjaan di sektor pertanian diisi oleh pekerja dengan visa backpacker, dan proporsinya melonjak jauh lebih tinggi saat musim panen tiba.
Anggota parlemen oposisi Susan McDonald memperingatkan bahwa pengetatan ini berisiko membuat hasil panen membusuk di ladang karena kurangnya tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga pangan.
"Hampir satu dari tiga jenis pekerjaan di negara ini mengalami kekurangan tenaga kerja saat ini, mulai dari sektor konstruksi perumahan, perawatan kesehatan, hingga pertanian," ujar Chief Executive Business Council of Australia, Bran Black.
Langkah pengetatan imigrasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese diambil di tengah tekanan politik dari peningkatan popularitas partai sayap kanan One Nation, yang menjadikan isu pembatasan perbatasan dan krisis perumahan sebagai perhatian utama pemilih menjelang pemilu.
Minggu, 13/09/2026 11:35 WIB
