Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan kepada Pemerintah agar menjamin dan memperhatikan nasib para nelayan apabila proyek reklamasi dilanjutkan kembali.
"Jika Reklamasi berlanjut, yang paling penting adalah jaminan atas nasib dan penghidupan nelayan serta kepastian masalah lingkungan tidak menimbulkan bencana," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan.Dikatakan Daniel, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kawasan sangat penting dan menjadi syarat utama bagi Komisi IV DPR apabila reklamasi dilanjutkan, karena itu merupakan perintah konstitusi.
Namun yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana dampak ditutupnya teluk Jakarta akibat reklamasi ini, karena air harus diturunkan tiga meter sementara pelabuhan perikanan hanya empat meter. "Bagaimana caranya kapal-kapal milik belasan ribu nelayan ini akan berlabuh?," ujarnya.Baca juga :
Legislator PKB Desak Pemerintah Investigasi Kenaikan Harga Beras di Tengah Stok Melimpah
Menurut dia, apabila hal itu terjadi maka Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang paling bertanggung jawab, karena mereka yang secara teknis memberikan izin dan jaminan, termasuk izin Menteri Susi di Benoa, Bali.
Legislator PKB Desak Pemerintah Investigasi Kenaikan Harga Beras di Tengah Stok Melimpah
Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
reklamasi pantai daniel johan

























