Sri Sultan: UUD 1945 Perlu Diamandemen

Jakarta - Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara yang hingga saat ini belum seutuhnya berjalan dengan baik. Untuk itu, amandemen UUD 1945 dinilai perlu dilakukan.

Demikian disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, saat acara Press Gatehering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen di Yogyakarta, Jumat (19/10).

Menurutnya, dalam rangka membangun bangsa dan negara saja, sejumlah elite masih bicara soal mayoritas dan minoritas. Dimana, ketika berada di oposisi bukan berarti tidak bisa masuk dalam kabinet pemerintahan.

"Makanya bagi saya sangat penting UUD yang sudah diamandemen lima kali itu perlu diamandemen lagi. Karena di situ Bhineka Tunggal Ika dikatakan simbol negara," kata Sultan.

"Bagi saya untuk apa kalau dia dikatakan simbol negara, harus masuk dalam pasal? Bagi saya Bhineka Tunggal Ika itu tidak sekadar simbol negara, tapi strategi integrasi bangsa," lanjutnya.

Padahal, kata Sultan, bangsa Indonesia dibangun berdasarkan negara kesatuan republik yang memang bhineka tunggal ika. Menurutnya, dalam kebersamaan membangun, dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu.

"Jika Pancasila pun bukan kesatuan Indonesia, tapi Persatuan Indonesia. Sehingga yang kecil apa pun, parpol maupun etniknya tetap menjadi bagian besar negara Indonesia," katanya.

Sebenarnya, kata Sultan, persoalan bhineka sudah final, karena yang berbeda-beda telah menyatakan diri satu. "Tapi kita tidak pernah diberitahu oleh para pemimpin. Selalu bicaranya, bhineka, kemajemukan, tapi tidak pernah dikatakan yang Ika itu pun harus menerima perbedaan," terang Sultan.

KEYWORD :

Warta MPR Empat Pilar Press Gatehering

Netanyahu Perintahkan Serangan Udara, Warga Dahiyeh Mulai Melarikan Diri

Barcelona Resmi Datangkan Anthony Gordon dari Newcastle United

Perayaan PSG Juara di Paris Berubah Menjadi Kericuhan

Bom Peninggalan Perang Dunia II Meledak di Biak, Lima Orang Meninggal Dunia

KemenHAM Dorong Layanan Publik Inklusif Lewat Penilaian Kepatuhan HAM

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara