Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penguatan tatanan global yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi dalam forum Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan penguatan tatanan global yang lebih demokratis, adil, dan manusiawi dalam forum Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania.
Puan menilai demokrasi tidak boleh berhenti sebatas memberikan hak suara kepada masyarakat. Demokrasi harus mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberi ruang kepada rakyat untuk menentukan masa depan mereka.
Pesan tersebut disampaikan Puan saat mengikuti agenda general debate 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10).
Sidang Umum IPU tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua.”
Di hadapan para pimpinan parlemen anggota IPU, Puan menegaskan sedikitnya ada empat tanggung jawab parlemen untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara adil.
Pertama, fungsi legislasi harus menghasilkan aturan yang adil sekaligus mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, baik dalam ranah politik maupun ekonomi.
Kedua, fungsi anggaran harus diarahkan agar uang publik benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesempatan, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
Ketiga, fungsi pengawasan harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat bagi rakyat.
Sedangkan yang keempat adalah fungsi representasi. Puan menekankan suara rakyat harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan negara ditetapkan.
“Fungsi perwakilan harus memastikan bahwa suara rakyat hadir sebelum keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan diselesaikan,” kata Puan.
Menurutnya, pekerjaan parlemen tidak berhenti ketika sebuah kebijakan berhasil dirumuskan.
“Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” tegasnya.
Puan juga membawa isu yang lebih luas mengenai hubungan antara demokrasi, kedaulatan negara, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.
Ia mengakui terdapat ketegangan di antara kepentingan tersebut. Namun, kondisi itu justru membuat kerja sama internasional menjadi semakin penting.
Puan menekankan kerja sama antarnegara harus dibangun secara sehat tanpa menghilangkan hak setiap bangsa untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan rakyatnya.
“Kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah kutub yang berlawanan. Negara-negara yang berdaulat dan setara justru membentuk dasar bagi kerja sama internasional yang adil,” ujarnya.
Karena itu, menurut Puan, prinsip demokrasi seharusnya tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara, tetapi juga tercermin dalam hubungan antarnegara.
“Demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara,” katanya.
Puan berharap tata kelola global mampu memberikan ruang yang lebih setara bagi seluruh negara, tanpa membedakan negara besar dan kecil maupun negara maju dan berkembang.
Ia juga mengingatkan berbagai keputusan global yang menyangkut perdagangan, keuangan, teknologi, perubahan iklim, kesehatan, hingga keamanan tidak semestinya hanya ditentukan berdasarkan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” ucap Puan.
Ia menegaskan globalisasi harus berjalan beriringan dengan demokrasi dan nilai kemanusiaan.
“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” sambungnya.
Puan kemudian menempatkan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan harus membuka kesempatan yang lebih luas, mengurangi kesenjangan, dan menghasilkan kemakmuran yang dapat dirasakan bersama.
“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” ujar Puan.
Ia mengatakan ukuran tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya dapat dilihat dari hal-hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
“Apakah suara rakyat didengar, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kekuasaan tunduk pada pengawasan?” tutur Puan.
“Apakah rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan apakah bangsa ini memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri?” lanjutnya.
Puan pun menyerukan agar parlemen anggota IPU memperkuat kerja sama untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil.
Atas nama DPR RI, ia mendorong terciptanya hubungan antarnegara yang menempatkan kepentingan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai pijakan.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” tegasnya.
Pesan Puan dalam forum parlemen dunia tersebut mendapat respons positif dari sejumlah delegasi.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan beberapa anggota parlemen negara sahabat bahkan menyampaikan apresiasi langsung setelah Puan menyampaikan pidatonya.
Irine mencontohkan delegasi Iran yang menyebut pidato Puan inspiratif dan merefleksikan gagasan mengenai keadilan sosial serta demokrasi ekonomi.
“Contohnya saat setelah speech, Ibu Ketua DPR disambut oleh delegasi Iran yang menyatakan menghargai pidato beliau yang inspiratif dan merefleksikan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi,” kata Irine.
Apresiasi serupa juga disampaikan sejumlah delegasi lain ketika Puan hendak meninggalkan ruang persidangan untuk menghadiri agenda bilateral.
“Lalu saat hendak meninggalkan ruang acara karena akan melakukan bilateral meeting, Ibu Ketua dicegat oleh beberapa delegasi seraya mengucapkan terima kasih atas dukungan resolusi Nepal dan bahan pidato beliau,” ungkapnya.
Selain mengikuti agenda persidangan, Puan juga dijadwalkan terlibat dalam proses pemilihan Presiden IPU ke-32 yang berlangsung pada Jumat (9/10).
Pemilihan tersebut diikuti tiga kandidat untuk masa jabatan 2026-2029. Puan disebut akan mendengarkan visi dan misi seluruh kandidat secara berimbang sebelum mengikuti proses pemungutan suara.
“Partisipasi Ketua DPR RI Puan Maharani dalam IPU Assembly ke-153 didorong oleh peristiwa 3 tahun sekali pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026-2029,” jelas Irine.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” tandasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua DPR Puan Maharani Sidang Umum IPU parlemen dunia pemilihan ketua
