KPK Sudah Tahu Semua Titik Rawan Dana Desa

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengetahui titik rawan terjadinya penyimpangan terkait dana desa. Penyimpangan itu diperoleh dari laporan masyarakat dan temuan di lapangan.

"Titik rawannya kita tahu semua, kepala desa belum tentu mengerti bahkan ada yang ngga bisa baca, dan diberikan aplikasi tapi tidak dimanfaatkan," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjatan di kantornya, Jakarta, Rabu (1/1/2015).

Penangkapan tim Saber Pungli di suatu wilayah di Jawa Timur terkait dugaan pungli dana desa, kata Basaria, salah satunya terjadi penyimpangan. "Kita dengar baru-baru ini penangkapan oleh saber pungli di Jawa Timur, ada pihak-pihak tertentu dari tingkat kabupaten pada saat berikan dana desa tersebut minta potongan-potongan," ucap Basari.

Melihat fenomena itu, kata Basaria, pihaknya segera melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pimpinan Menteri Eko Putro Sandjojo, salah satu mengumpulkan para bupati.

"Kita akan kumpulkan para bupati. Karena konsen pusat dana dari bupati dibagikan ke desa-desa supaya tidak  terjadi pemotongan-pemotongan dan mereka menerima jumlah yang seharusnya mereka terima," kata dia.

Hal itu, lanjut Basaria, juga merupakan bagian dari upaya pembenahan terkait tata kelola dana desa. KPK sendiri akan mendampingi  dan mengawasi secara penuh mengenai dana desa ini.

"Kita harapkan semua pembangunan dari desa ini kalau bisa berjalan dengan baik maka ekonomi masyarakat bisa lebih cepat berkembang. Kita harapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan bermanfaat masyarakat itu sendiri. Kita bersepakat mendampingi full," ujar  Basaria.

Pada kesempatan yang sama, mendes Eko juga memnta agar dana desa dikawal dan diawasi bersama. Tidak hanya KPK, tetapi juga masyarakat. "Jadi sebagaimana diketahui dana desa oleh bapak Presiden terus ditingkatkan. Dari 2015 yang besarnya Rp20.8 triliun naik jadi Rp46,9 triliun. Dan sekarang jadi naik lagi Rp 60 triliun dan tahun depan akan dinaikan lagi jadi Rp 120 triliun. Dana yang besar tersebut perlu kita kawal bersama-sama. Kita minta masyarakat bantu mengawal," ujar Eko.

Eko berharap tak ada penyelewengan dana desa. Sebab itu, partisipasi bersama dibutuhkan dalam mengawal dana desa ini. "Dalam pengawalan ini kita minta bantuan KPK dan KPK dukung penuh untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa itu. Kita minta dana desa tidak diselewengkan dan KPK dukung penuh," tutur dia.

"Kalau ada penyelewengan diadukan ke satgas dana desa di nomer 15040 atau ke satgas KPK. Nanti kita akan tindaklanjuti laporan dari masyarakat," ujar  Eko.

KEYWORD :

Dana Desa Menteri Desa KPK

Naas, Pengendara Motor Tewas di Tempat Usai Terlindas Truk

Detik-detik Mobil Tahu Bulat Terguling di Pasuruan

Seorang Penerjung Payung Menabrak dan Tersangkut di Papan Skor Stadion

Jusuf Kalla: Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini