Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: Reuters)
Tel Aviv, Jurnas.com - Biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh Israel akibat perang di berbagai front memicu lonjakan anggaran pertahanan, dan memunculkan kekhawatiran meluas akan terjadinya pemangkasan dana pendidikan serta layanan kesehatan.
Total biaya dari rangkaian konflik regional yang saling terkait ini telah menembus angka 405 miliar shekel (sekitar Rp2.497 triliun) hingga akhir April lalu.
Menurut data Bank of Israel, Gubernur Bank Sentral Amir Yaron memaparkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan angka yang sangat besar, karena telah memakan lebih dari 17 persen Produk Domestik Bruto (PDB) negara.
Kondisi ini kian diperparah oleh kampanye militer khusus melawan Iran sejak akhir Februari, yang menelan biaya tambahan sebesar 35 miliar shekel sebelum gencatan senjata tercapai pada 8 April.
Lonjakan pengeluaran militer yang membengkak hingga dua kali lipat sejak Oktober 2023 tersebut, memaksa pemerintah menarik pinjaman besar-besaran di pasar internasional, hingga mengerek utang publik ke angka 69 persen dari PDB.
“Biaya pertama adalah melalui penurunan pengeluaran sosial pemerintah dan berkurangnya investasi pada layanan publik akibat beberapa pemotongan anggaran secara menyeluruh, bahkan saat kita meningkatkan utang. Pendidikan akan berdampak, kualitas infrastruktur akan menurun, begitu pula dengan kinerja sistem pelayanan kesehatan,” kata Amir Yaron dikutip dari AFP pada Minggu (7/6).
Sementara itu, ekonom dari Hebrew University, Esteban Klor, menjelaskan bahwa masyarakat Israel kini harus membayar mahal dampak perang ini dalam dua aspek.
Selain penurunan kualitas layanan publik dan infrastruktur akibat pemotongan anggaran menyeluruh, produktivitas ekonomi negara juga terganggu karena puluhan ribu tenaga kerja harus meninggalkan pekerjaan mereka demi memenuhi mobilisasi pasukan cadangan militer.
Berdasarkan survei terbaru Israel Democracy Institute (IDI), sebanyak 31 percent responden mengaku mengalami penurunan pendapatan, di mana sektor pekerja mandiri dan masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling terpukul.
Di sisi lain, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru terus mendorong visi ambisius untuk mengubah Israel menjadi kekuatan militer mutlak atau `super-Sparta` di Timur Tengah.
Di tengah mencuatnya perbedaan pandangan dengan Presiden AS Donald Trump mengenai intensitas serangan terhadap Hizbullah di Lebanon dan resolusi damai dengan Iran, Netanyahu mendorong kemandirian industri pertahanan lokal agar tidak lagi bergantung pada bantuan militer Washington.
Dia berkomitmen menggelontorkan dana fantastis sebesar 350 miliar shekel selama dekade berikutnya demi mengamankan keunggulan udara mutlak, sebuah kebijakan yang dikhawatirkan para ahli akan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Pasalnya, saat ini persentase anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di Israel telah melonjak mencapai 28 persen.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ekonomi Israel Tertekan Anggaran Militer Israel Benjamin Netanyahu
