Sesi diskusi dalam kegiatan High level forum dengan tema `ESG Standards & Implementation in Indonesia` di Jakarta (Foto: Habib/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Indonesia mendorong transisi peran dari pengguna standar internasional menjadi perancang standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang otentik dan berbasis kondisi domestik.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, mengatakan, langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat daya saing industri nasional sekaligus meningkatkan pengaruh dalam pembentukan tata kelola keberlanjutan global.
Hal tersebut disampaikan oleh Wamenlu Havas dalam kegiatan High level forum dengan tema “ESG Standards & Implementation in Indonesia” bersama Sampoerna University (SU) dan Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) di Jakarta, Rabu (22/7).
"Benchmarking memiliki manfaat, namun benchmarking tidak melahirkan kepemimpinan. Kepemimpinan lahir dari kemampuan merancang institusi yang menciptakan nilai baru yang inklusif," ujar Wamenlu Havas.
Berdasarkan data komparatif internasional, total belanja riset dan pengembangan Indonesia (Gross Expenditure on R&D/GERD) berada pada kisaran 0,25 hingga 0,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang tercatat sebesar 0,84 persen, dan tertinggal signifikan dari Jerman yang mencapai 3,1 persen.
Strategi Unik KBRI Berlin Pasarkan Kopi Lokal
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata pada besaran anggaran riset, tetapi juga pada struktur ekosistem inovasi yang belum mendorong keterlibatan sektor industri secara optimal.
Saat ini, ekosistem riset Indonesia masih sangat bertumpu pada Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kontribusi sektor swasta terhadap pendanaan riset nasional baru berkisar 7 hingga 8 persen, berbanding terbalik dengan Jerman, di mana 67 persen pendanaan riset justru bersumber langsung dari sektor korporasi swasta.
Havas mencontohkan pengelolaan dana pungutan sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang mengumpulkan Rp33,6 triliun sepanjang periode 2015 - 2019.
Dari jumlah tersebut, hampir 90 persen dialokasikan untuk subsidi harga biodiesel, sementara porsi bagi riset dan pengembangan tercatat kurang dari 1 persen.
Menurutnya, pola tersebut perlu bergeser dari pendekatan yang dominan bersifat subsidi menuju investasi jangka panjang bagi riset dan inovasi, melalui alokasi minimum wajib untuk komitmen R&D selama tiga hingga lima tahun.
Indonesia dapat mengadaptasi model "segitiga" Fraunhofer-Gesellschaft di Jerman yang menyeimbangkan dana publik, proyek kompetitif, dan riset kontrak dari industri.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia selama ini cenderung menjadi pengadopsi metodologi ESG yang dirancang oleh negara-negara Barat.
Padahal, Indonesia memiliki peluang membangun keunggulan komparatif, bahkan keunggulan kepemimpinan (leadership advantage), melalui perancangan standar yang sesuai dengan karakteristik ekosistem tropis, hilirisasi mineral, dan kekayaan hayati kawasan maritim nasional.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Marine Portfolio Manager GIZ, Yuliana Cahya Wulan, menekankan pentingnya bagi korporasi besar untuk membangun unit riset dan keberlanjutan secara in-house, agar metrik ESG yang dihasilkan bersumber langsung dari data produksi, bukan semata dari laporan kepatuhan administratif.
“Tujuan utama bukan sekadar kepatuhan ESG yang lebih baik, melainkan inovasi ESG yang lebih kuat. Karena itu, mekanisme pendanaan perlu memberi penghargaan kepada industri yang menghasilkan metodologi, teknologi, dan model bisnis ESG baru, di samping pelaporan yang lebih baik,” ujar Yuliana.
Ruang strategis ESG pada masa mendatang tidak akan ditentukan oleh pihak yang sekadar patuh pada aturan yang berlaku, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan standar baru yang relevan bagi kebutuhan dunia.
Sementara itu, Konsultan Utama DNV Energy System Rimalia Sebayang menyoroti kelemahan perusahaan lokal yang cenderung memperlakukan ESG hanya sebagai formalitas administratif atau "tick box exercise" tanpa memahami esensinya.
Hal ini sering kali menyebabkan praktik greenwashing karena laporan keberlanjutan yang dihasilkan tidak terintegrasi dengan proses bisnis inti.
"Standar ESG yang kita miliki harus bisa diimplementasikan ke dalam proses bisnis, menunjukkan bagaimana mereka menjalankan bisnis, dan kemudian memenuhi target-target tersebut," ujar Rimalia.
Selain itu, Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu, Acep Somantri mengatakan, pengembangan Research and Development di Indonesia membutuhkan dorongan ekstra agar bisa berdaya saing global.
Kunci utamanya ternyata bukan sekadar dukungan regulasi, melainkan komitmen kuat dari para pelaku industri itu sendiri untuk mulai berinvestasi pada inovasi, termasuk mengintegrasikannya dengan standar ESG.
Dalam sebuah diskusi terkait diplomasi ekonomi dan inovasi, terungkap bahwa industri, baik skala besar maupun kecil, harus berani mengambil langkah pertama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ekosistem ESG yang baik akan berbanding lurus dengan kemajuan R&D.
"Saya ingin mendukung pernyataan Pak Wamen, bahwa R and D seharusnya memulai dari komitmen industri. Bagaimana untuk mengubah BSG (ESG) untuk mendukung R and D di setiap industri, tidak hanya di bidang besar, tetapi juga di bidang kecil," ujarnya.
Adapun, Rektor Sampoerna University, Wahdi Salasi April Yudhi mengatakan, sebuah inisiatif besar harus dilakukan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan dan pemimpin perniagaan.
Sinergi pentahelix ini bertujuan untuk menciptakan lompatan dan peluang baru bagi kemajuan pemerintahan serta berbagai sektor strategis di Indonesia.
Langkah strategis ini juga didukung secara langsung oleh posisi unik dan keunggulan dari institusi pendidikan yang terlibat. Kehadiran kampus berskala internasional di kawasan regional menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan standar sumber daya manusia.
"Kami bangga menggelar seminar ini bersama Blue Ocean Academy, komunitas praktis yang terdiri untuk membantu penelitian, menciptakan strategi inovasi, dan impak keberanian di seluruh publik, pribadi, dan sektor masyarakat," ujar Yudhi.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Wamenlu RI Arif Havas Oegroseno ESG Mandiri BOSF ESG
