Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat membuka diskusi daring bertema Nasib Pariwisata di Tengah Badai Omicron yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/2). (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Upaya kebangkitan sektor pariwisata harus direncanakan lewat rembug bersama antar para pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai dasar penerapan kebijakan di tengah tren peningkatan jumlah kasus positif Covid-19.
"Bagaimana seluruh kemampuan saat ini kita fokuskan pada semangat untuk bangkit, tanpa mengabaikan faktor kesehatan," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Nasib Pariwisata di Tengah Badai Omicron yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/2).
Menurut Lestari, di tengah ketidakpastian kapan pandemi berakhir, industri pariwisata tidak boleh hanya berdiam diri dan mati.
Rerie, sapaan akrab Lestari berharap para pemangku kepentingan menetapkan suatu kebijakan yang komperhensif antar sejumlah sektor, dalam pengendalian Covid-19 di tengah upaya untuk membangkitkan perekonomian.
Rerie mengakui, apa yang diharapkan tidak bisa terwujud begitu saja, perlu sejumlah rencana cadangan dalam menghadapi berbagai tantangan yang datang di masa pandemi.
Menurut Rerie, setiap anak bangsa harus selalu berupaya merawat kehidupan di tengah upaya memulihkan ekonomi.
"Para pemangku kepentingan tidak bisa melihat hanya dari satu sisi, untuk menghadirkan solusi dalam setiap upaya mengatasi masalah yang ada," ujarnya.
Direktur Manajemen Strategis, Kemenparekraf RI, Ika Kusuma Permana Sari mengungkapkan tahun lalu Bali masih menjadi tujuan wisata yang populer.
Bahkan, menurut Ika, rencana kedatangan wisatawan di Indonesia pada 2022 pada Januari-Februari meningkat dan sejumlah hotel di Indonesia sudah dibooking untuk April hingga Juli 2022.
Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Bawono Adisasmito berpendapat, harus ada sejumlah bentuk adaptasi kebiasaan baru bagi para wisatawan agar di sektor pariwisata tetap bisa berkegiatan.
Dalam berkegiatan di masa pandemi, jelas Wiku, masyarakat harus selalu mempertimbangkan faktor risiko. Sehingga, tambahnya, jika beraktivitas harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya, seperti disiplin protokol kesehatan dan sejumlah peraturan yang berlaku.
Ketua DPP Partai NasDem Bidang UMKM, Niluh Djelantik berpendapat Bali sangat layak untuk dibantu karena saat ini kondisi perekonomian Bali pada titik terendah.
Sejumlah upaya harus dilakukan, ujar Niluh, lewat langkah dan kebijakan dari para pemangku kepentingan agar masyarakat terdampak pandemi dapat survive menghadapi tantangan.
Pakar Biostatistik dan Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windhu Purnomo menilai saat ini kondisi jumlah kasus positif Covid-19 hampir mendekati puncak di masa varian Delta mengganas pada Juli 2021 lalu.
Namun, jelas Windhu, kondisi saat ini jauh lebih baik karena bed occupancy ratio rumah sakit dan tingkat kematian masih relatif rendah.
Windhu mengajak semua pihak tetap optimistis menghadapi kondisi tren peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 saat ini.
Terpenting, ujar Windhu, saat ini para pemangku kepentingan sudah memiliki instrumen assesment terhadap situasi Covid-19 sebagai dasar pengambilan keputusan.
Jurnalis senior, Saur Hutabarat berpendapat, dengan capaian vaksinasi yang sudah mencapai 90% dan diperkirakan sudah tercipta kekebalan kelompok, Bali memerlukan kebijakan khusus agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
"Perlu terobosan kebijakan di Bali, agar sektor pariwisata di Pulau Dewata itu bisa segera bangkit," tegasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Kinerja MPR Lestari Moerdijat Pariwisata Bali Protokol Kesehatan
