Sabtu, 17/11/2018 12:22 WIB

KPK Bakal Selidiki Dugaan Aliran Suap PLTU Riau ke Golkar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyelidiki adanya dugaan aliran uang hasil suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Partai Golkar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyelidiki adanya dugaan aliran uang hasil suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Partai Golkar.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK masih perlu mengklarifikasi dan memverifikasi ketika ada informasi terkait dengan aliran dana dari hasil suap PLTU Riau ke Munaslub Partai Golkar.

"Apakah aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka atau aliran dana untuk kepentingan kegiatan partai politik atau aliran dana terkait dengan kontestasi politik," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/8).

Kata Febri, dugaan adanya aliran dana ke partai Golkar akan didalami penyidik KPK kepada sejumlah saksi.

"Hal tersebut tentu perlu kami verifikasi pada sejumlah saksi misalnya dan juga pada bukti-bukti yang lain karena satu keterangan saksi belum bisa berdiri sendiri," terangnya.

Apakah akan memanggil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengklarifikasi informasi tersebut? Febri mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi pemanbggilan Airlangga dari penyidik KPK.

"Sejauh ini belum ada informasi terkait dengan jadwal pemeriksaan tersebut. Nanti saksi-saksi yang lain baik dari pihak swasta ataupun pihak yang lain akan kami informasikan lagi," katanya.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Eni Maulani Saragih yang juga sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 mengaku, hasil suap dari PLTU Riau dipakai untuk Munaslub Partai Golkar.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu mengatakan, hasil suap sebesar Rp2 miliar yang diterima dari kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1 digunakan untuk kegiatan Munaslub Golkar.

"Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu sebagian memang saya inikan, gunakan untuk Munaslub," kata Eni usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/8).

Partai Golkar menggelar Munaslub pada pertengahan Desember 2017, saat itu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto terpilih aklamasi sebagai ketua umum mengganti Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP.

Sementara, mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga mengaku, mendengar adanya aliran uang ke Munaslub Golkar. "Ya saya dengar begitu," kata Setnov usai diperiksa.

TAGS : KPK PLTU Riau Dirut PLN Idrus Marham




TERPOPULER :