Bendera Uni Eropa (Foto: UB Post)
London – Menteri Urusan Timur Tengah Inggris Alistair Burt menegaskan, sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran tidak bisa memengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa yang ada di Teheran.
Menurut Alistair, pemberlakuan kembali sanksi ekonomi untuk Iran berada di luar jangkauan hukum AS. Apalagi, perusahaan Eropa memiliki hukum perdagangan yang berada di bawah Uni Eropa.
“Jika sebuah perusahaan takut akan tindakan hukum yang dilakukan oleh sebuah entitas (AS, Red), maka perusahaan itu dapat dilindungi undang-undang Uni Eropa yang bersangkutan,” tegas Alistair dilansir dari Reuters pada Selasa (7/8) malam.
Alistair menambahkan, keputusan untuk berhenti beroperasi atau bekerja sama dengan Iran pada tataran perusahaan, sepenuhnya murni berada di bawah kebijakan perusahaan tersebut.
“Ini adalah keputusan komersial untuk perusahaan, apakah mereka terus bekerja di Iran (atau tidak),” lanjutnya.
Israel Tuding IAEA Tidak Efektif Awasi Iran
Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengancam negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran, pasca penerapan sanksi ekonomi.
Dalam cuitanya di Twitter pada Selasa (7/8) pagi, Trump menyebut sanksi AS terhadap Iran merupakan sanksi paling menggigit, karena akan memicu kemarahan, ketakutan, dan pembangkangan di Teheran.
“Siapapun yang berbisnis dengan Iran tidak akan melakukan bisnis dengan Amerika Serikat. Saya mendambakan dunia yang sama, tidak lebih,” kata Trump.
Beberapa jam setelah sanksi AS berlaku di Iran, perusahaan mobil Jerman, Daimler, langsung menghentikan aktivitas bisnisnya di Iran. AS optimistis sanksinya akan membuat investor jera, dan mata uang Iran akan semakin jatuh.
“Saya tetap terbuka untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif, membahas berbagai macam aktivitas buruk rezim, termasuk program rudal balistik dan dukungannya untuk terorisme,” tegasnya.
KEYWORD :Amerika Serikat Iran Uni Eropa Inggris
