Selasa, 12/12/2017 17:18 WIB

Sinyal Reshuffle Jilid III Kabinet Presiden Jokowi

Informasi adanya reshuffle jilid III kabinet pemerintahan Presiden Jokowi kembali bergulir. Sinyal perombakan Kabinet Kerja semakin kuat jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Ilustrasi Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi

Jakarta - Informasi adanya reshuffle jilid III kabinet pemerintahan Presiden Jokowi kembali bergulir. Sinyal perombakan Kabinet Kerja semakin kuat jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Sinyal perombakan Kabinet Kerja juga ditandai dengan majunya Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2018 mendatang.

Khofifah telah menegaskan akan maju dalam Pilgub Jatim 2018. Sejumlah partai dikabarkan berencana mendukungan Khofifah, di antaranya Golkar, NasDem, Demokrat, dan PPP.

Selain Khofifah yang akan maju di Pilgub Jatim, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Bahkan, Airlangga disebut telah mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk memimpin Partai Golkar, jika musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar digelar.

Menanggapi hal itu, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo menjelaskan, Presiden Jokowi berkomitmen bahwa para pembantunya tida boleh rangkap jabatan dalam sebuah struktur di Partai Politik.

Hal ini diungkapkan Eko, saat ditanyai mengenai kemungkinan pergantian Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto yang dicalonkan sebagai Ketua Umum Golkar.

“Iya karena sejak pembentukan kabinet di awal Presiden nyatakan agar para menteri tidak rangkap di kepengurusan parpol maka seandainya terpilih itu sudah secara otomatis (diganti),” kata Eko, di Menteng, Jakarta, Minggu (3/12).

Eko menegaskan, jika nantinya Airlangga terpilih sebagai Ketum Golkar menggantikan Novanto, maka harus mengundurkan diri sebagai Menteri Perindustrian. “Sudah secara otomatis dia harus mundur,” tegasnya.

Pun demikian dengan Khofifah yang rencananya akan maju di Pilgub Jatim. Juru Bicara Presiden Johan Budi menegaskan, seorang menteri harus melepaskan jabatannya jika ingin maju bertarung dalam Pilkada.

Hal itu disampaikan menyikapi kabar Mensos Khofifah Indar Parawansa resmi diusung Partai Demokrat menjadi calon Gubernur Jatim 2018-2023.

"Kalau dia sudah resmi mencalonkan diri, ya, tidak bisa merangkap jadi menteri," kata Johan di Kompleks Istana Bogor, Selasa (21/11).

TAGS : Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi Kabinet Kerja




TERPOPULER :