Berita Negara Terbit, Legalitas Pansus Angket KPK Terjawab

Jakarta - Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menuai kontroversi hingga penolakan dari lembaga ad hoc tersebut.

Namun, pembentukan Pansus Hak Angket KPK tersebut telah masuk dalam Berita Negara yang diterbitkan Perusahaan Umum Percetakan Negara Indonesia (PNRI). Surat Berita Negara itu sudah diterima Pansus sejak Selasa (4/7).

Anggota Pansus Muhammad Misbakhun mengatakan, dengan diterbitkannya Berita Negara ini semakin mempertegas legalitas dan keabsahan Pansus Hak Angket DPR atas KPK.

"Ini semakin mempertegas bahwa legalitas pansus secara konstitusional terpenuhi," kata Misbakhun, ketika dikonfirmasi, Selasa (4/7).

Misbakhun menambahkan, dengan adanya surat tersebut maka tidak ada lagi yang bisa mempertanyakan keabsahan atau legalitas Pansus seperti yang selama ini dilakukan banyak pihak termasuk KPK.

"Secara kelembagaan ini sudah sah dan tidak bisa lagi dipertanyakan," kata politikus Partai Golkar ini.

Surat Berita Negara bernomor 53 tertanggal 4 Juli 2017. Surat Berita Negara itu terdiri dari delapan halaman dan mencamtumkan keputusan DPR nomor: 1/DPR RI/V/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KEYWORD :

Pansus Angket KPK BPK Misbakhun

Legislator Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran-Israel

PAN Sambut Baik Silaturahmi Prabowo dan SBY

Nonton Coachella 2024, Travis Kelce dan Taylor Swift Cuek Tampil Mesra

Bayern Rayu Zidane Kembali ke Kursi Pelatih

Iran akan Tanggapi Keras Setiap Tindakan yang Bertentangan dengan Kepentingannya

Kasus Penyiksaan Pria Ukraina oleh Warga Rusia Tuntut Keadilan di Argentina

Denny Indrayana Prediksi MK Tolak Gugatan Kubu Amin dan Ganjar

DPR Dalami Penyebab Bentrok TNI AL dan Brimob Papua Barat