Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Mendes ucapkan terima kasih atas pembinaan BPK terhadap tatakelola dan pertanggungjawaban anggaran Kementerian Desa PDT dalam bentuk pemeriksaan

Pemeriksaan Ishfah oleh BPK dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.

KPK dan BPK melakukan peninjauan secara langsung fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Tauhid mengaku dicecar penyidik KPK dan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit mengenai proses penyelenggaraan haji 2024.